Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, meminta agar penetapan dan penegasan batas wilayah berpedoman pada dasar hukum serta dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah secara mendalam, terutama menyangkut kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas kedua nagari.
Dodi juga menyerahkan sejumlah dokumen historis dan peta wilayah yang dimiliki Nagari Muaro Pingai untuk dijadikan bahan pembanding. Menurutnya, seluruh dokumen tersebut perlu dikaji secara objektif agar keputusan yang dihasilkan memiliki landasan hukum dan pembuktian yang jelas.
Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, berharap persoalan batas wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun itu dapat segera diselesaikan. Ia menyoroti kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pencocokan kembali berdasarkan data serta fakta.
Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak merusak hubungan baik masyarakat kedua nagari. Menurutnya, komunikasi, musyawarah, dan semangat persaudaraan harus tetap dikedepankan dalam mencari penyelesaian.
Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, turut memaparkan kronologi persoalan batas yang menurut keterangannya telah berlangsung sejak 2003.
Ia menjelaskan, sejumlah pertemuan dan perundingan pernah dilakukan. Salah satunya proses pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003, dengan penentuan titik A1 A1 hingga A11.
Namun, hasil pematokan tersebut kemudian mendapat penolakan dalam musyawarah Nagari Muaro Pingai pada 9 Oktober 2003. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan batas kedua nagari belum menemukan titik temu hingga saat ini.
Menutup arahannya, Bupati Solok kembali mengingatkan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat diterima oleh kedua nagari. Nah, keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap proses penyelesaian batas administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai dapat terus berjalan secara objektif, mengedepankan data dan ketentuan yang berlaku, serta tetap menjaga persatuan dan hubungan baik masyarakat kedua nagari.
(Siska)
