JAKARTA, Mjnews.id – Meroketnya sejumlah harga kebutuhan pokok di awal tahun 2023 mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo.
Firman pun selalu mengingatkan kepada Pemerintah, kebutuhan pokok itu adalah suatu yang fundamental, sehingga itu tidak boleh terjadi kelangkaan dan tidak boleh terjadi kekurangan karena pangan itu adalah amanat konstitusi itu kunci dasarnya.
ADVERTISEMENT
Politikus Partai Golkar ini bilang ada beberapa faktor yang menyebabkan harga-harga bahan pokok pangan mengalami kenaikan.
Pertama, memang produksi pertanian dalam negeri ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian juga memang produksi pertanian ini termasuk relatif masih tinggi biayanya karena petani kita saat ini masih bekerja secara konvensional.
Kemudian kedua, produksi pangan akhir-akhir ini mengalami penurunan akibat adanya anomali cuaca dan bencana dimana-mana otomatis ini akan berdampak kepada produksi petani nasional akhirnya menurun semisalnya akibat bencana banjir yang akan berdampak gagal panen itu akan makin banyak.
“Nah, ini harusnya diantisipasi oleh Pemerintah dan oleh karena itu, menurutnya operasi pasar itu sifatnya hanya seperti pemadam kebakaran, hanya mengatasi sesaat saja,” ujar Firman, Rabu (11/1/2023).
Harus ada strategi yang dilakukan secara kesinambungan oleh Pemerintah/Kementerian pertanian dan Bappenas. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, banjir karena apa? Di satu sisi hutan di daerah juga gundul, mungkin juga ada faktor-faktor lain karena banyak di daerah program-program pembangunan tidak memperhatikan masalah lingkungan seperti terjadi di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah yang akhir-akhir ini dilanda banjir terus menerus,” katanya.
Dalam masalah kenaikan harga bahan pokok ini, Politikus dan Waketum Partai Golkar ini meminta kepada Pemeritah tidak hanya hanya menggenjot pendapatan daerah dari aspek pungutan-pungutan retribusi dari industri pajak daerah itu sendiri tapi faktor lain tidak diperhitungkan, seperti dampak atau penyebab terjadinya banjir yang berakibat kepada petani kita semakin sulit dan sengsara.Ini harus kita pikirkan secara serius.
“Terkait infrastruktur sektor pertanian itu juga penting,” kata Firman.
Oleh karena itu, ketahanan pangan untuk menuju kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, rencana kerja Pemerintah harus betul-betul mendesain konsep pembangunan sektor pertanian dengan konsep hulu sampai hilir.
Perlu adanya evaluasi yang bekesinambungan dan evaluasi ini untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak bisa memberikan efek positif bagi petani harus diperbaiki dan kemudian memberikan kemudahan dan fasilitas petani.
Oleh karena itu, efek impor pangan ini juga menimbulkan persoalan yang serius seperti secara psikologis petani yang sedang semangat-semangatnya untuk bertani, karena dipastikan harga jual tidak bergairah dan tidak mampu bersaing dengan produk pangan impor yang harganya relatif lebih murah.
Dari rilis PBB, pangan adalah hak asasi manusia, oleh karenanya kalau kebutuhan pokok pangan ini tidak tersedia maka Pemerintah harus bertanggungjawab.
“Oleh karena itu persoalan pangan adalah persoalan yang serius dan harus menjadi prioritas dan Pemerintah perlu merumuskan kembali rencana pembangunan sektor pertanian mulai dari infrastruktur hulu sampai hilir dan berkesinambungan,” tegas Legislator dari Dapil Jateng III ini.
(eki)
