Seperti sedang diinisiasi beberapa Kementerian untuk menjemput situasi anak yang rentan rentan putus sekolah, tidak bersekolah dan anak anak rentan ABH, sejumlah inisiatif dilakukan para Menteri Bapak Prabowo, diantaranya Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial, Relawan Pendidikan yang diinisiasi Kemendikdasmen dan Sekolah Kedisiplinan ala Militer yang diinisiasi Pemerintahan Jawa Barat.
Sejak program MBG dilaksanakan 6 Januari 2025, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dan mencatat dalam kurun waktu 3 bulan sejak program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah. Atau sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat program MBG yang sudah mencapai sebanyak 2,05 juta anak/Maret 2025.
10 daerah yang dimaksud adalah Cianjur Jawa Barat, Sukoharjo Jawa Tengah, Batang Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah, Pandeglang Banten, Empat Lawang Sumatera Selatan, Kupang NTT, Sumba Timur NTT, Bombana Sulawesi Tenggara dan Nunukan Kalimantan Utara.
Namun kejadian terakhir, muncul juga polemik soal pembayaran, keterlambatan kedatangan, keterlambatan mengkonsumsi, proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna, sehingga semua pihak merasa pentingnya dukungan pengawasan yang ketat dimasifkan, karena ini soal makanan yang langsung dikonsumsi dan berdampak.
Sesuatu yang tidak bisa ditunda, harus setiap waktu dan hari pengawasannya. Karena anak tidak seperti kita, tidak sekuat kita, mereka juga sulit mendeskripsikan kesehatannya, atau kadang membiarkan diri dengan apa yang mereka rasakan.
Artinya, pengawasan berlapis soal ini perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, masyarakat dan terutama suara siswa selaku penerima manfaat program langsung.
Dengan itu, KPAI dan mitra KPAI di daerah yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan Badan Pangan Nasional atau BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG.
Hal ini menjadi perhatian Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara Focus Group Discussion tentang Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Perlindungan Anak pada 29 April 2025, yang dilaksanakan daring di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Ia mengungkap setiap hari ada yang membuat beliau deg-degan dari program MBG, yaitu soal korupsi di daerah dan keracunan. Namun kalau boleh memilih, apa yang paling dikhawatirkan adalah keracunan. Kalau korupsi kami sudah ada mekanisme pengawasan.
Memang ada standar WHO, pada tingkat toleransi makanan dalam program makan bersama ini. Bahwa tingkat keracunan toleran di angka 0,1 sampai 0,5 persen. Kalau melihat peristiwa Cianjur dan Sukoharjo ada 200 anak, sehingga masih di angka 0,009 persen.
Angka ini menjadi tidak menjadi acuan, karena kita inginnya zero accident. Karena kita tahu pasca kejadian ada anak yang cemas, ibu yang khawatir dan pertaruhan kepercayaan publik terhadap program ini.
Dari catatan Kepala BGN atas klarifikasi beberapa peristiwa MBG dapat tergambar, sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Misal di Bombana Sulawesi Tenggara terkait 10 siswa yang muntah setelah menyantap MBG.
