Kisah sirup beracun yang kemudian membunuh anak, kisah makanan berlogo halal padahal mengandung non halal, kisah es krim berasap nitrogen membakar leher anak, semua pernah terjadi. Membuktikan yang dikonsumsi anak-anak kita adalah ancaman nyata dari para produsen industri makanan yang tidak bertanggung jawab, dan kita perlu mengimbanginya dengan MBG.
Saya mengapresiasi inisiatif inisiatif lokal, yang membangun nilai lebih baru dari program MBG. Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Orang tua anak langsung yang menjadi pengawas, dari membeli sampai proses jadi dan dikonsumsi anak di sekolah. Ini menghidupkan pengawasan mandiri dan masif. Sehingga penting cara cara tersebut menjadi bagian solusi, membuat variasi, dengan dapur MBG yang memasak, namun ada juga sewaktu waktu di masak atau pengawasan SPPG bersama orang tua murid.
Saya kira denga sistem keterbukaan, bahu membahu, gotong royong, melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara langsung. Sehingga jadi gotong royong pengawasan bersama. Akan mewujudkan layanan MBG yang lebih baik dan berkualitas.
Kepala BGN setelah berbagai peristiwa ini, juga mengambil inisiatif, mewajibkan setiap membuat akun di media sosial masing masing dan tiap hari mengupload apa yang dimasak. Bahkan KPAI menyarankan secara live, agar bisa di awasi bersama dan dapat dukungan bersama.
Saya kira kita semua setuju ini untuk kepentingan terbaik anak-anak kita, sehingga program MBG tidak masuk angin oleh orang orang yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab. Mari bangun MBG dengan Pengawasan Semesta.
Saya juga sering mengkritisi, di tengah gempuran industri candu, industri makanan, minuman dan jajanan yang mengalahkan makanan dari rumah dan tidak memperhatikan dampak dan resiko pada anak. Artinya semua asupan dari industri itu masuk ke perut anak.
Tetapi tanggung jawab industri dianggap masih kurang, masih perlu ditingkatkan, dengan dampaknya yang luar biasa panjang untuk anak. Terutama pada industri candu yang terus memudahkan konsumennya sehingga menjadi gangguan perilaku, masalah kejiwaan, karena resiko tumbuh kembang yang harus di terima anak sangat berat.
Tentu saja program MBG tidak memaksa, bahwa selama ini lebih banyak yang merasa terbantu, terutama mereka yang tidak punya akses terhadap gizi seimbang. Dan itu nyata dihadapi anak anak kita melawan industri makanan, minuman dan jajanan yang tak mudah diawasi. Dan mereka butuh peer support untuk menghidupkan kembali keluarga, sekolah dan lingkungan yang sehat. Melalui MBG bisa menjadi media menjemput pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tersebut.
Untuk meningkatkan layanan SPPG, saat ini Universitas Pertahanan sedang mendidik 30.000 sarjana dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang merupakan sarjana dari seluruh perguruan tinggi. Mereka akan di didik selama 3 sampai 6 bulan. Direkrut berbasis daerah. Mereka akan menjadi calon Kepala SPPG. Saat ini ada 1904 sarjana yang sudah tersedia.
Untuk di ketahui juga, SPPG yang ada saat ini adalah SPPG yang bermitra dengan masyarakat. BGN sendiri baru akan membangun 1.502 untuk SPPG untuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Sebagai bentuk keberpihakan. Karena SPPG sekarang bukan dibangun BGN tapi mitra dari masyarakat, jelas Kepala BGN.
Atas kondisi tersebut, KPAI menyampaikan rekomendasi untuk SPPG dan BGN.
Untuk SPPG adalah:
1. Perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Dinas Pendidikan, Kemenag Kab/Kota, dan Satuan Pendidikan untuk menyelaraskan jadwal, menu makanan, identifikasi anak-anak yang memiliki kebutuhan menu khusus, termasuk anak dengan penyandang disabilitas. Juga memperhatikan adanya perbedaan waktu sekolah dalam penyaluran MBG
2. Badan Gizi Daerah dan SPPG wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan MBG, mulai dari komposisi Gizi, Bahan Tempat Saji Makanan, Kendaraan Pengiriman, sanitasi dapur, dll.
3. Satuan Pendidikan perlu menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai sarana penguatan karakter bagi siswa, diantaranya kepedulian dan tanggung jawab;
4. Program Makan Bergizi Gratis perlu didukung dengan program pendampingan seperti edukasi gizi, pelatihan skill screening kesehatan dasar serta parenting;
5. Perlu membangun partisipasi dan pelibatan anak, orang tua, Masyarakat dan pengawas independen dalam melakukan evaluasi pelaksanaan MBC disetiap satuan pendidikan;
6. Masih banyaknya sekolah yang belum mendapatkan program MBG termasuk Madrasah, Pesantren, dan SLB, sehingga perlu percepatan pelayanan hingga semua anak terpenuhi haknya atas makan bergizi gratis.
