 |
| Komite IV DPD RI kunker ke Palembang, Sumatera Selatan. (f/dpd) |
PALEMBANG, Mjnews.id – Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan mengenai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sesuai dengan lingkup kerja Komite ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin 29 Agustus 2022.
Elviana selaku Ketua Komite IV dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai tempat pelaksanaan kunjungan dengan alasan.
“Penyaluran kredit ultra mikro (UMi) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan positif hingga paruh pertama 2022, yakni tumbuh 113 persen (yoy),” katanya.
Lanjut beliau, harapannya dengan pelaksanaan kunker ini, Komite IV mendapatkan aspirasi/masukan dari masyarakat yang akan digunakan sebagai bahan masukan bagi DPD RI dalam memberikan Pertimbangan dan Rekomendasi kepada DPR, Pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Untung Nugroho, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, dalam sambutannya menyampaikan beberapa perkembangan terkini mengenai pembiayaan ultra mikro di Sumatera Selatan (Sumsel). Beliau menyampaikan bahwa lembaga jasa keuangan di Sumsel berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan terjadi kenaikan selama masa pandemi.
Untung mencontohkan, Presiden menargetkan penyaluran kredit UMKM pada tahun 2024 sebesar 30 persen. Sementara itu, pada saat ini, penyaluran kredit di sumsel sudah mencapai 34 persen. Selain itu, kami percaya kita semua bisa berkolaborasi untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Sumatera Selatan.
Kepala DJPb Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, menyampaikan presentasinya mengenai perkembangan pembiayaan ultra mikro di Sumsel. Pada akhir presentasinya, ia menyampaikan sejumlah kendala dan tantangan dalam dalam pembiayaan ultra mikro di Sumsel.
“Kendala pembiayaan ultra mikro ialah uji dampak pembiayaan UMi belum mempertimbangkan variabel control, yaitu pelaku yang tidak mengakses pembiayaan UMi sebagai pembanding,” kata Lydia.
“Adapun tantangan pembiayaan ultra mikro adalah lebih tingginya tingkat suku bunga UMi ketimbang tingkat suku bunga Supermi,” tutupnya.
Executive Vice President Bisnis 1 PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Pusat, Bapak Sasono Hantarto, menjelaskan profil PT PNM beserta perkembangan penyaluran pembiayaan yang dilakukan PT PNM di Sumsel. Terkait dengan tantangan pembiayaan tersebut. “Sumber dana PNM berasal dari pasar modal dan pinjaman perbankan sehingga tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang diambil langsung dari masyarakat,” ucapnya.
Senator Jawa Barat, Eni Sumarni, menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya mengenai permasalahan bank emok yang memberatkan masyarakat. “Saya menyayangkan adanya masalah terjerat bank emok karena skema tanggung renteng membuat permasalahan berupa tingginya bunga” ucapnya. Eni juga menyampaikan pesannya kepada para mitra bahwa, “4 dari 5 orang yang menerima pembiayaan ultra mikro masih membutuhkan tambahan pendanaan. OJK dan pemerintah harus bijak menyikapi persoalan ini,” ujarnya.
Abdul Hakim, Pimpinan Komite IV yang mewakili daerah pemilihan Provinsi Lampung, menyampaikan perhatiannya mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di daerah. “Terkait tim percepatan akses keuangan daerah yang bertugas meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, masih banyak rakyat yang minim pengetahuan keuangan.” ucap Hakim. “Sumsel harus melakukan percepatan inklusi dan literasi keuangan dan untuk melakukan hal tersebut, Sumsel bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan,” tambahnya.
Tamsil Linrung, Senator Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan kesedihannya soal beban bunga tinggi yang dihadapi oleh para debitur pembiayaan ultra mikro. “Yang saya sedih, saya tidak berhasil membuat negara hadir untuk mengurangi beban rakyat,” katanya.
Beliau menambahkan, Saya berharap kita fokus untuk memudahkan mitra kerja memberikan penyaluran dengan bunga yang rendah kepada masyarakat.
Tamsil berjanji akan menindaklanjuti hal ini pada rapat kerja bersama dengan mitra.
Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, Maya Rumantir, menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait berbagai persoalan di sektor keuangan. Salah satu di antara pertanyaan yang disampaikan adalah, Bagaimana antisipasi OJK mengenai isu UMKM setelah Presiden Jokowi menyampaikan adanya kesulitan akses permodalan?.
Pertanyaan lain darinya, Bagaimana upaya OJK dalam pengawasan terhadap pinjol?
Tak lupa pula pertanyaan mengenai upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Rapat kunjungan kerja ini ditutup oleh Elviana selaku Ketua Komite IV dengan menyampaikan janjinya agar persoalan mengenai pembiayaan Ultra Mikro yang dibahas dalam kunjungan kerja ini untuk dapat ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama dengan sehingga dapat memastikan bahwa negara dapat hadir untuk memberikan bunga yang rendah dalam pembiayaan ultra mikro.
(dpd/eds)
