(2) Perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(3) Belum tersedianya database tunggal terkait dengan data UMKM.
(4). Terdapat permasalahan mengenai ketepatan waktu penyaluran yang disebabkan oleh terbatasnya waktu pendataan dan penyaluran.
(5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai BLT UMKM tahun 2022 yakni PMK 134/2022 baru ditandatangani pada 5 September 2022 dan pencairan dana baru mulai Oktober hingga Desember 2022. Singkatnya waktu ini dapat berpotensi pada terkendalanya proses penyaluran bantuan.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si. menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bali Era Baru yang dicanangkan Gubernur Provinsi Bali, maka ditetapkan lima program prioritas pembangunan Bali.
“Kelima program prioritas itu adalah pertama bidang pangan, sandang, dan papan, kedua bidang Kesehatan dan Pendidikan, ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, dan kelima adalah bidang pariwisata,” jelas I Wayan Ekadina.
I Wayan Ekadina, SE., M.Si. juga menyampaikan bahwa pemerintahan Provinsi Bali berkomitmen memberikan dukungan kepada UMKM. Bentuk dukungan itu adalah pendampingan dan bantuan hukum, pemulihan usaha UMK, dukungan pengelolaan terpadu, pemberian kredit program, alokasi 40% kepada UMK untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelatihan pembuatan aplikasi laporan keuangan bagi UMK, kegiatan inkubasi, pemantauan, dan evaluasi, serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.
“Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Bali, hal ini membuat banyaknya muncul UMKM sebagai cara bertahan masyarakat untuk mendukung perekonomian keluarga. Sepanjang tahun 2022 UMKM di Bali mengalami pertumbuhan sebanyak 6,4 persen, jumlah UMKM tahun 2021 sebanyak 412.265 meningkat pada tahun 2022 menjadi 440.609 UMKM,” jelas I Wayan Ekadina, SE., M.Si.
G.A. Diah Utari menyampaikan beberapa hal seperti perkembangan ekonomi Bali tahun 2022, perkembangan inflasi di Bali, strategi pengembangan pariwisata Bali, dan upaya pembangunan UMKM di Bali.
“Perkembangan ekonomi Bali tahun 2022 cukup membaik, hal ini ditunjukkan dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali hingga 8,09 pada triwulan ke tiga tahun 2022. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama yaitu hanya 5,72,” jelas Diah Utari.
Terkait perkembangan inflasi Provinsi Bali, Diah Utari menyampaikan bahwa secara umum bahwa inflasi di sebagian besar wilayah berada di luar rentang inflasi nasional 2022 sebesar 3,00% lebih kurang 1%.
“Posisi inflasi Bali terhadap nasional, menduduki urutan ke 13 untuk inflasi pada Desember 2022. Pada Desember 2022 Provinsi Bali mengalami inflasi sebeasr 0,48% (mtm) atau 6,20% (yoy). Tekanan inflasi Desember 2022 lebih rendah disbanding rata-rata inflasi Desember selama 5 tahun terakhir (0,80% mtm),” jelas Diah Utari.
