Komisi Disabilitas
Dari tantangan-tantangan ini, menurut pria yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut, keberadaan KND sangat dibutuhkan. Namun yang membuat prihatin adalah pemerintah pusat belum sepenuhnya “mengakomodasi KND” dengan layak. Padahal sebagai mitra, KND sungguh sangat diharapkan masukan-masukannya agar kebijakan yang diputuskan dapat benar-benar sinkron dan sesuai dengan harapan kalangan difabel itu sendiri.
Seminar yang mengambil tema “Solusi Transformatif dan Religius dalam Praktik Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas” tersebut juga menghadirkan penyusun buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas yang juga Katib Syuriah PBNU KH. Sarmidi Husna, komisioner Komisi Nasional Disabilitas Joanna Aman Damanik, Fathimah Asri, Eka Prastama Widiyanta, S.T., dan Kikin Tarigan, beberapa anggota DPRD Kab. Sidoarjo, aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) serta beberapa perwakilan dari dinas-dinas terkait, antara lain dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo.
Joanna Aman Damanik dalam sambutannya atas nama KND RI menyatakan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari menyambut 1 Abad NU yang resepsinya diselenggarakan di Sidoarjo sehari sebelumnya.
Senada dengan Gus Hilmy, komisioner KND RI tersebut mengatakan bahwa secara nasional, masalah utama terkait disabilitas adalah stigma masyarakat.
“Masalah utama persoalan disabilitas adalah stigma buruk masyarakat kepada para penyandang disabilitas. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan muslim, tapi juga di kalangan agama-agama yang lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk dengan Nahdlatul Ulama. Sebab itulah acara ini diselenggarakan dalam rangka mangayubagyo 1 Abad NU,” ujar Joanna.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih memint dukungan dari semua pihak agar Rakerda Disabilitas yang sedang disusunnya bisa disahkan pada tahun ini.
“Pentingnya Perda ini disahkan agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sidoarjo dapat disegerakan. Melalui Perda ini kami berharap kesadaran terhadap hak-hak mereka dapat tertanam sejak dini di kalangan masyarakat,” harap politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
(dpd/eds)
