Sekretaris Utama BPS RI (Sestama) Atqo Mardiyanto dalam Rapat Kerja tersebut menggarisbawahi bahwa penting untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas data.
“Pemulihan ekonomi berlanjut dan semakin solid, terlihat dari beberapa indikator social-ekonomi terus membaik. Seiring pemulihan ekonomi, ada hal-hal yang perlu diantisipasi karena berbagai tantangan pasti muncul seiring dengan proses tumbuh untuk menjadi lebih baik dan kuat,” ucap Sekretaris Utama BPS RI.
Atqo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terus membaik sebesar 5,03 persen, pertumbuhan ekonomi ini cukup baik, karena dibanding dengan kondisi sebelum Pandemi Covid 19 tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen.
Inflasi pada Juni 2023 ini semakin terkendali sudah turun menjadi 3,52 persen. Angka pengangguran trendnya semakin menurun. Pada Agustus tahun 2022 berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional jumlah pengangguran 5,86 persen, sementara itu pada Februari 2023 tingkat pengangguran tinggal 5,45 persen.
Indikator lain adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) trennya tahun 2011 sampai 2023 mengalami kenaikan terus, dimana tahun 2022 IPM Indonesia sebesar 72,91 mengalami kenaikan dibanding tahun 20221 72,29 persen.
Pada Rapat Kerja tersebut Anggota Komite IV DPD RI juga menyampaikan pandangan-pandangan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.
H. Jimly Asshiddiqie, Senator DKI Jakarta menyikapi rasio gini rasio sebesar 0,377 yang dihitung berdasarkan pengeluaran.
“Apakah tidak mungkin juga ditampilkan perhitungan berdasarkan pendapatan. Mungkinkah BPS menghitung rasio gini berdasarkan pendapatan, hal ini sangat penting untuk melakukan pendidikan publik,” jelas H. Jimly Asshiddiqie.
Senator DKI Jakarta tersebut menyampaikan bahwa realitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini ketimpangan sosial ekonomi politik sangat tinggi.
Dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan pendapat H. Mz. Amirul Tamim, Senator Sulawesi Tenggara yang menyampaikan bahwa penting untuk menjaga faktor-faktor pendukung perekonomian. Selain melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemekaran pada beberapa daerah yang membutuhkan.
