Mjnews.id – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Padang tahun 2024.
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amri Amin, didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Rapat paripurna itu dihadiri segenap anggota DPRD. Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani berhalangan hadir karena menghadiri kegiatan di Bali.
ADVERTISEMENT
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Padang, termasuk Wakil Walikota Ekos Albar dan Sekretaris Daerah Kota Andree Algamar.
Masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka terhadap Rancangan KUA-PPAS. Fraksi PKS disampaikan Pun Ardi, dan Fraksi Gerindra oleh Elly Thrisyanti. Fraksi Persatuan Berkarya NasDem disampaikan langsung ketua fraksinya Helmi Moesim yang akrab disapa Da Ay, Fraksi PAN disampaikan Faisal Nasir, Fraksi Partai Golkar-PDIP disampaikan Jumadi dan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Mhd Fauzi.
Fraksi PAN menyatakan setuju dengan Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang tahun 2024 dengan catatan bahwa hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) harus dimasukkan ke dalam lampiran KUA-PPAS.
Fraksi Gerindra memberikan catatan mengenai penurunan pendapatan daerah yang perlu mendapatkan perhatian, serta pengurangan anggaran belanja yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal untuk infrastruktur.
Fraksi PKS menyatakan keprihatinan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sepertinya kehilangan kendali dari target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Fraksi ini juga mengusulkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan investasi daerah melalui PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk meningkatkan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.
Sementara Wakil Walikota Padang, Ekos Albar, menjelaskan bahwa KUA-PPAS APBD tahun 2024 terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Target pendapatan daerah diusahakan secara rasional dengan mempedomani penerimaan tahun sebelumnya, potensi yang ada, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,342 triliun dengan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah.
Dalam kebijakan belanja daerah, pengalokasian belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
Total anggaran belanja APBD Kota Padang tahun 2024 adalah Rp2,368 triliun dengan alokasi untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Defisit anggaran sebesar Rp25,7 miliar ditutupi dengan pembiayaan daerah netto, sehingga APBD Kota Padang tahun 2024 dalam posisi berimbang.
(Adv)
