Mjnews.id – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, pada Senin (3/7/2023) di ruang rapat DPRD gelar “Diskusi Publik Naskah akademik Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan”, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra dan Anggota DPRD dan stakeholder terkait.
Yeni Nel Ihwan perancang Madya kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Kota menyikapi semangat penyelenggaraan pariwisata halal yang sudah dicetuskan oleh Provinsi melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Tentu saja di dalam Perda itu juga disertai himbauan dan ajakan kepada Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengembangkan konsep penyelenggaraan pariwisata halal dalam bentuk menetapkan regulasi, DPRD Kota Bukittinggi membaca pergerakan ini sesuai dengan semangat kearifan lokal di Kota Bukittinggi. sehingga menjadikannya sebagai ranperda inisiatif DPRD Kota Bukittinggi.
Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menyambut baik ranperda inisiatif DPRD Kota Bukittinggi, karena selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apalagi sejak ditetapkan sampai sekarang belum ada Kabupaten Kota yang menyikapi dengan peraturan daerah sendiri tentang penyelenggaraan pariwisata halal belum ada.
Ketika ini menjadi inisiatif DPRD Kota Bukittinggi Kemenkumham Sumbar dipandang tepat sesuai dengan kearifan lokal Kota Bukittinggi, karena sebetulnya secara kasat mata kita sudah bisa melihat bagaimana pengunjung di Kota Bukittinggi sudah memastikan pengunjung itu tidak akan bertanya lagi tentang halal maupun haram.
Hal-hal seperti itu perlu kita buatkan legalitas untuk dikembangkan dan kemudian kita bangun regulasi untuk memastikan betul-betul dijalani dengan sesuai konsep pariwisata halal. Sebetulnya pariwisata halal itu adalah konsep pariwisata yang memudahkan wisatawan muslim dalam menyelenggarakan ibadahnya ketika mereka berwisata.
Ketika kita mengusung pariwisata halal, kita memastikan destinasi tempat-tempat wisata itu betul-betul mendukung penyelenggaraan pariwisata halal, seperti ada tempat ibadah (mushola), toilet yang ramah dan bersih, dan juga hotel-hotel ada mushola, di dalam kamar ada arah kiblat, ada sajadah untuk sholat. Dalam agama Islam sudah dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.
Konsep pariwisata halal mencakup destinasi, seluruh fasilitas sarana dan prasarana termasuk atraksi wisata yang tidak ada pornografi, tidak ada minuman alkohol. Dengan telah dibuatnya aturan tersebut, akan mendatangkan segmen khusus menimbulkan daya tarik sendiri. Pengunjung wisatawan domestik maupun mancanegara, jika sudah dibuatkan aturan tersebut, secara langsung akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Karena kalau kita lihat negara-negara di dunia, misalnya negara Jepang, sudah mengembangkan konsep pariwisata halal semenjak 2011. Negara Jepang memandang bahwa wisatawan muslim ini berpotensi besar dan berhasil mengembangkannya.
Mengenai Kota Bukittinggi sebagai pilot project konsep pariwisata halal, hal ini dibenarkan Yeni Nel Ihwan. Karena Kota Bukittinggi salah satu Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai inisiatif untuk menetapkan dan menyusun regulasi terkait penyelenggaraan pariwisata halal.
“Kalau Kota Bukittinggi bisa menetapkan dan menyusun regulasi terkait penyelenggaraan pariwisata halal, Insya Allah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat akan mengikutinya,” harap Yeni Nel Ihwan.
(ril/aii)
