Mjnews.id – Menteri PU, Dody Hanggodo bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026).
Peninjauan diawali di kawasan Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU menyampaikan bencana telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, serta penumpukan material di aliran sungai.
Menurut Dody, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini memfokuskan penanganan pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian.
Ia menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi membedakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Langkah itu, katanya, sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
“Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kita ingin mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan melanjutkan peninjauannya ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam.
Menteri PU menyebut, Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan kapasitas hingga 3.000 siswa.
“Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan proses pematangan lahan, sementara pembangunan fisik akan segera dimulai setelah tahapan tersebut selesai.
Dody juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
