Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar entry meeting bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2023 pada Program Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata, di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Selasa (10/10/2023).
Entry Meeting bersama Tim Auditor BPKP Provinsi Sumsel ini dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Musni Wijaya, dan diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah Muba.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, Pj Sekda Muba mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba menyambut baik kedatangan Tim BPKP Provinsi Sumsel yang akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2023 khususnya terhadap program Program Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata, selama 25 hari ke depan.
“Dari pelaksanaan program-program tersebut insyaallah di Muba sudah berjalan,” ujarnya.
Lanjutnya, apa yang menjadi rekomendasi dari hasil evaluasi Tim Auditor BPKP Provinsi Sumsel itu akan menjadi masukan Pemerintah Kabupaten Muba pada penganggaran tahun berikutnya.
“Rekomendasi nya kami akan intervensi ke penganggaran tahun berikutnya. Dan menjadi tolak ukur, mudah-mudahan kedepan kita lebih baik lagi,” imbuhnya.
Untuk itu Musni Wijaya berharap perangkat daerah terkait harus proaktif mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim BPKP di Kabupaten Muba.
“Tim ini akan bertugas di Muba 25 hari dan akan berkantor di Bappeda Muba. Nanti kawan-kawan OPD kami minta proaktif menyampaikan berkas ke Bappeda demi kelancaran pemeriksaan BPKP ini,” tandasnya.
Sementara Ahmad Daud selaku Ketua Tim Auditor BPKP Provinsi Sumsel menuturkan, pelaksanaan kegiatan itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum terkait penganggaran, dan menganalisis ketepatan indikator terhadap sektor program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pariwisata, UMKM, dan ketahanan pangan.
“Kami identifikasi ada 14 OPD di Muba yang menopang lima sektor ini. Kami akan coba lakukan evaluasi terkait ketepatan indikator, dan setelah itu kami akan melihat juga terkait efektivitas dan efisiensi, serta item belanja,” kata Daud.
Dikatakannya, pelaksanaan kegiatan evaluasi yang dilakukan ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo, terkait bagaimana perencanaan di tingkat pemerintah daerah terhadap program-program tersebut.
“Yang menjadi konsen kami dari sisi penganggaran. Dengan kondisi yang apakah tercapai, peran kami juga untuk memberikan rekomendasi,” pungkasnya.
(Mira)
