Mjnews.id – Pasca terjadinya keracunan makanan dari program MBG, KPAI laksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Pemda Tasikmalaya bersama Dinas Pendidikan, BPOM, Dinas Agama, Dinas Sosial dan UPTPPA wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Hasil Rakorda, kerjasama lintas sektor menyampaikan komitmen yang kuat untuk menyukseskan program MBG sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dalam mengambil peran memitigasi kasus kasus yang tidak diinginkan (KTD) termasuk keracunan makanan.
Peristiwa keracunan makanan pasca konsumsi MBG menyebabkan Dinas Kesehatan menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Bogor. KPAI bersama KPAD Tasikmalaya melaksanakan pengawasan langsung di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Kecamatan Singaparna.
Hasil Pengawasan KLB MBG
Dari SPPG tersebut melaksanakan jalur distribusi MBG di SDN 01 Singaparna dan SMUN 2 Singaparna. Kemudian berlanjut ke SPPG Kecamatan Rajapolah yang mendiskribusikan ke SMPN 1 Rajapolah
Ada 5 temuan lapangan di SPPG Kecamatan Singaparna. Pertama soal menjaga higienytas dalam kedisiplinan memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan tutup kepala serta alas kaki khusus, Kedua soal penyimpanan bahan makanan atau yang biasa di sebut pantry/food storage atau gudang makanan atau penyimpanan bahan makanan masih perlu meningkatkan pengalaman. Ketiga recycle bahan bahan pasca produksi, seperti kemarin sirkulasi bahan bahan yang perlu perhatian adalah kardus-kardus bekas yang menumpuk. Keempat soal manajemen komunikasi dan informasi, sepertinya perlu ada informasi SOP penyediaan makanan yang aman, sehingga para petugas yang mungkin masih terbatas atau berganti, dapat mengikuti sistem yang sudah dibuat. Kelima, persoalan mobilitas, aktifitas, jarak, menjadi isu penting lainnya, karena ketersediaan dapur yang sangat sempit, karena menentukan juga manejemen kerja, manajemen stress kerja, dan lain lain guna kesejahteraan pekerja.
Pengawasan berlanjut ke SD N 01 Cikunir Singaparna. Ada 5 temuan lapangan yang perlu perhatian sekolah, dan perlunya keterlibatan aktif sekolah, tidak hanya menjadi penerima manfaat MBG.
Pertama soal jajanan sekolah yang belum memperhatikan keamanan pangan seperti hyginitas dan potensi keracunan, yang dapat menjadi persoalan ketika ada program MBG. Kedua, belum tersedianya prasyarat untuk menjamin kebersihan makanan dengan penyediaan sabun untuk cuci tangan diwastafel. Ketiga makanan MBG yang tidak habis diminta dipindahkan ketempat makanan anak yang di bawa dari rumah, perlu perhatian, apakah itu makanan dan minuman yang harus segera dikonsumsi, atau ada batasan waktu. Keempat ada sepuluh anak anak yang tidak terbiasa makan nasi, yang ketika mengkonsumsi bisa berdampak (fisik/psikologis), akibat rutin mengkonsumsi makan mie. Kelima ketika MBG datang anak-anak tidak konsentrasi belajar dan mengantuk setelah makan MBG, bisa jadi karena sudah makan sebelumnya, atau ikut makan, namun tidak memperhatikan yang telah di konsumsi anak sebelumnya.
Kemudian pengawasan berlanjut di SMUN 2 Singaparna, ada 4 temuan. Pertama Sekolah belum menyediakan sabun cuci tangan di wastafel. Kedua alat alat yang telah di gunakan dalam penyajian MBG tidak memiliki tempat sementara yang baik, sebelum diambil SPPG, sehingga alat dan sisa makanan tidak terawat dengan baik. Ketiga perlu pemilahan penyajian makanan, karena adaa anak anak yang alergi makanan tertentu. Keempat anak anak jenuh dengan menu yang ada dan meminta variasi menu, sehingga menjadi persoalan saat di konsumsi anak.
Pengawasan di SPPG Kec Rajapolah ada 2 temuan. Pertama persoalan pentingnya ada food storage/pantry/sistem cara penyimpanan, masak dan penyajian yang hygienis, seperti ruangan perlu pendingin terutama penyimpanan bahan mentah makanan dan minuman. Kedua kami berharap dapurnya segera di renovasi. Ketiga semua berharap segera keluar hasil investigasi hasil labkesda propinsi.
Pengawasan di SMPN 1 Rajapolah dan menemui anak anak yang terdampak keracunan makanan dari program MBG, ada 3 temuan. Pertama waktu masak dan penyajian terjadi selisih waktu yang cukup lama, yang berdampak pada saat di konsumsi. Kedua kabar baiknya, anak anak yang keracunan makanan akibat program MBG sudah sehat. Ketiga adanya harapan anak anak MBG tetap berjalan, namun dengan memastikan keamanan pangan, karena mereka membutuhkan program tersebut, hanya karena peristiwa mereka khawatir. Sehingga anak anak memiliki harapan besar program MBG tetap ada di sekolah mereka, namun dengan kepastian keamanan tidak ada racun lagi.
Pengawasan dilakukan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Memang dalam keterangan Kepala BGN di KPAI, untuk penyediaan SPPG selama ini disediakan dengan bekerjasama dengan masyarakat. Sedangkan untuk SPPG yang dibangun pemerintah baru akan dimulai. Sehingga memang fasilitasnya perlu di standarisasi dengan baik, sebelum beroperasi.
(*)
