Mjnews.id – Persoalan batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, yang belum menemukan penyelesaian selama lebih dari dua dekade, kembali dibahas. Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, SH, memfasilitasi pertemuan kedua nagari di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencari titik temu atas persoalan yang telah berlangsung sekitar 23 tahun itu. Bupati berharap pembahasan kali ini dapat menghasilkan jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Pertemuan dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dan X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemuda dari kedua nagari, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam arahannya, Jon Firman Pandu mengungkapkan bahwa persoalan batas kedua nagari telah melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Berbagai upaya penyelesaian juga telah dilakukan, namun belum berhasil melahirkan kesepakatan bersama.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pikiran jernih dan mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,” ujar Jon Firman Pandu.
Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam proses penetapan batas sebelumnya telah menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Karena itu, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang berujung pada proses hukum maupun kepolisian.
Bupati juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dengan wilayah tanah ulayat. Penetapan batas administratif, katanya, bertujuan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk menentukan ataupun mengubah kepemilikan tanah ulayat.
Terkait tahapan penyelesaian, ia menyampaikan bahwa hasil kajian serta berbagai kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
“Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
