Mjnews.id – Dari pelaksanaan Pemilu 2024 serentak, 25 persen lebih masyarakat sangat puas dengan hasil Pemilu dan 50 persen lebih puas. Jika diakumulasi, 70 persen masyarakat Indonesia puas dengan hasil Pemilu, hanya 30 persen saja yang tidak puas.
Ini disampaikan salah seorang narasumber dari Akademisi Chairul Anwar dalam pelaksanaan rapat Koordinasi Pengawasan Penetapan hasil Pemilu Kota Sawahlunto, Jum’at 31 Mei 2024, di Hotel Parai Kota Sawahlunto.
”Dari proses ini, kita memahami bahwa langkah kerja yang dilaksanakan oleh KPU secara teknis dan juga Bawaslu menunjukkan hasil yang baik, hanya saja sedikit berbeda dengan apa yang kita lihat dari beberapa peristiwa Pemilu di tahun 2019 kemarin, di 2024 ini sedikit lebih melonjaknya money politik,” tuturnya.
Dijelaskan juga, money politik yang nanti akan melahirkan korupsi politik dan korupsi politik itu yang akan melahirkan korupsi korupsi lainnya, politik uang tidak hanya dilakukan partai saja tapi masyarakat juga bisa terlibat dalam politik uang.
”Masyarakat yang bagaimana? Yaitu masyarakat yang sengaja mencari keuntungan dari peserta Pemilu. Di sisi lain, money politik itu juga bisa terjadi oleh penyelenggara pemilu,” ungkapnya lagi.
Disebutkan lebih lanjut, Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang terjelek meskipun pelaksanaannya secara teknis bagus, aman, tidak ada konflik, tapi paling tidak telah menciderai demokrasi dengan politik uangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Chairul Anwar juga meminta agar Bawaslu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dengan metode yang mudah dipahami. Selain itu pola relasi dengan dengan stakeholder kepemiluan perlu ditingkatkan untuk lebih mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.
Dalam penutupannya, Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto, Junaidi Hartoni menyebutkan, dari berbagai tahapan pengawasan Pemilu, sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, seperti adanya temuan, laporan dari pengawasan lapangan, dan itu sudah ditindaklanjuti, dan kendalanya hal itu tidak menemukan alat bukti sehingga tidak bisa diproses.
Melalui kegiatan yang dilakukan ini, dirinya berharap untuk bersama sama melakukan pengawasan berpartisipatif masyarakat, karena jika mengandalkan Bawaslu saja itu tidak akan sempurna, apalagi sebentar lagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan, tentu butuh koordinasi yang baik dari semua stakeholder yang ada.
Sementara itu, Panitia Pelaksana Maghfirawati Adilla dalam laporannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan kegiatan yang diselenggarakan ini sebagai saran pembelajaran dan transfer pengetahuan tentang pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu, baik dalam hal substansi teknis dan regulasi pengawasan kepemiluan.
Sedangkan sasaran kegiatan dapat mengetahui pengetahuan tentang lokus dan strategi pengawasan penetapan hasil pemilihan umum serentak tahun 2024, dan mewujudkan persamaan pandangan dan tujuan dalam pelaksanaan pengawasan tentang penetapan hasil Pemilu serentak tahun 2024 untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran keadilan, kesamaan, keamanan dan keterbukaan, serta mampu melahirkan iklim pemilu yang sejuk damai, serta memperkuat koordinasi Bawaslu dengan jajaran di bawahnya.
Selain narasumber Chairul Anwar, Bawaslu juga mengundang narasumber Haryadi dan juga dihadiri oleh LSM, PGRI, OPD terkait, Insan Media Sawahlunto dan undangan lainnya.
(Uni)
