Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga menyinggung perlunya mempertegas batas wilayah antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemko Payakumbuh mendukung inisiasi ini dan akan mendorong keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaiannya.
Di sisi lain, untuk mendorong integrasi transportasi antarwilayah, Pemprov Sumbar tengah melakukan survei awal terhadap rencana pengadaan layanan transportasi massal “Trans Paliko”.
Pemko mendukung penuh realisasi program ini sebagai upaya menghidupkan kembali Terminal Koto Nan Empat.
Dalam menanggapi Fraksi PKS dan Partai Demokrat, Pemko mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan uji petik di 25 titik parkir resmi, serta menindaklanjuti dua titik potensial di luar yang resmi.
Selain itu, tindakan terhadap parkir liar di sejumlah lokasi telah dilakukan melalui surat peringatan dan teguran langsung.
“Tindakan terhadap pelanggaran oleh masyarakat umum tidak termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli), melainkan tindak pidana umum, dan akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat, Elzadaswarman menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pengentasan kemiskinan.
Fokus belanja daerah diarahkan pada perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Terkait dorongan Fraksi PPP agar dilakukan evaluasi terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemko menyatakan telah menindaklanjuti hal tersebut melalui OPD terkait.
