JAKARTA, Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dengan memperluas layanan pengaduan masalah pertanahan ke 33 Kanwil ATR/BPN di Indonesia.
“Perluasan pengaduan masyarakat masalah pertanahan sampai ke daerah (Kanwil) merupakan langkah taktis untuk mempercepat penanganan masalah-masalah pertanahan yang diadukan oleh masyarakat,” ujar Guspardi, Selasa 21 Maret 2023.
Selama ini kan pengaduan masyarakat melalui layanan hotline dengan no Whatsapp (0811- 10680-000) ditangani langsung oleh Kementrian ATR/ BPN di kantor pusat. Padahal pemasalahan pertanahan yang diadukan masyarakat banyak datang dari daerah. Untuk menanganinya Kementerian ATR/BPN tentu harus melakukan koordinasi dengan Kanwil di daerah sehingga penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan menjadi agak lama, ulas Politisi PAN itu.
Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini pun mengatakan dengan terintegrasinya layanan ke 33 Kanwil BPN di Indonesia merupakan langkah yang strategis dalam rangka menciptakan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga berbagai pengaduan masyarakat mengenai masalah pertanahan bisa di proses dan ditangani dengan lebih cepat.
Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan saluran yang telah disediakan melalui layanan hotline (0811-19680-000) yang sudah terintegarasi dengan 33 Kanwil ATR/BPN di Indonesia guna mempercepat proses pengaduan berbagai masalah pertanahan yang timbul di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kementrian ATR/BPN juga mesti tetap melakukan supervisi dan monitoring berbagai masalah yang diadukan masyarakat agar bisa di proses dan tindaklanjuti dengan cepat dan optimal, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, diberitakan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, meluncurkan Layanan Hotline Pengaduan yang terhubung ke 33 Kanwil ATR/BPN di Indonesia.
Setelah diluncurkan tahun lalu di level pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN. Maka tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 Kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan sistim desentralisasi.
(*/eki)
