Mjnews.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, mengingat bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Pada tahun 2024, fokus pemerintah harus terarah pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan dengan baik.
ADVERTISEMENT
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat terlaksana. Sebab, pada tahun 2023 ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp23,5 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp20 triliun untuk sarana dan pra sarana pemilu, badan ad hoc, pengawasan pencalonan, dan pengamanan pelaksanaan pemilu,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Menurut Novita, pembangunan IKN dan pelaksanaan pemilu merupakan dua program besar pemerintah di tahun 2024, dan kementerian/lembaga harus berperan aktif dalam menyukseskannya. Ia juga menekankan bahwa penyusunan RKP 2024 menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga untuk mendukung kedua program tersebut.
Novita menambahkan bahwa RKP 2024 telah memfokuskan diri pada pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta memberikan landasan yang kuat menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, RKP 2024 juga memiliki peran penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Oleh karena itu, DPD RI mempunyai kewajiban untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024 serta mengajukan rekomendasi terhadap rancangan RKP Tahun 2024 sebagai tahapan awal pertimbangan DPD RI atas RUU tersebut. Dengan adanya rekomendasi dari DPD RI ini, diharapkan pertimbangan dan usulan DPD RI dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional.
Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan keprihatinannya terkait pembahasan RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024 yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Di MPR RI, juga tengah dilakukan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kedua pembahasan tersebut bisa saling bertabrakan dan beririsan. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya kejelasan agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara RKP dan RPJMN dengan GBHN. Jika GBHN ditetapkan, maka harus dipastikan bahwa isinya tidak bertabrakan.
MZ Amirul Tamim, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara, mengemukakan bahwa berdasarkan data dari BPS, perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang ditopang oleh sektor pertambangan. Namun, ia menyoroti perpindahan petani ke sektor pertambangan sebagai masalah yang perlu dicermati agar tidak menimbulkan permasalahan di masa depan.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, ekonomi Indonesia telah naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, dan pertumbuhan yang tinggi tersebut mampu mengembalikan Indonesia ke kategori negara berpendapatan menengah atas setelah sebelumnya turun menjadi negara berpendapatan menengah bawah pada tahun 2020 dan 2021.
Monoarfa menambahkan bahwa hanya sedikit negara yang berhasil naik kelas setelah pandemi COVID-19, termasuk Indonesia, El Salvador, dan West Bank dan Gaza.
Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 mencapai 5,03 persen (yoy). Angka ini menunjukkan peningkatan sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,01 persen (yoy).
Mardiyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum sudah berjalan baik jika dibandingkan dengan masa pandemi COVID-19.
(dpd)
