Parlemen

Guspardi Gaus: Tenaga Honorer Fiktif Jangan Sampai Lolos PPPK

159
×

Guspardi Gaus: Tenaga Honorer Fiktif Jangan Sampai Lolos PPPK

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi Ii Dpr Ri, Guspardi Gaus
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. (f/ist)

Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan bahwa pihaknya memahami masih banyaknya tenaga honorer yang merasa khawatir tentang nasibnya dalam pengangkatan PPPK yang akan segera memasuki tahap seleksi tes PPPK yang juga bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Banyaknya kasus tenaga honorer titipan maupun tenaga honorer fiktif (bodong) akibat ulah yang diduga dilakukan oleh oknum mafia tenaga honorer dengan modus pengajuan tenaga honorer ke pemerintah ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instasinya.

ADVERTISEMENT

Banner Pemkab Muba

“Sehingga mengambil alih posisi tenaga yang sudah lama mengabdi selama bertahun-tahun dan tidak bisa diangkat menjadi PPPK,” kata Guspardi, Selasa (5/12/2023).

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat agar dugaan kasus mafia tenaga honorer ini bisa segera ditangani.

“Karena para mafia tenaga honorer itu melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga, hal ini merupakan kejahatan yang harus ditindak secara tegas,” ujar legislator asal Sumatera Barat ini.

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dengan nomor urut 2 itu pun meminta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melakukan pengawasan yang super ketat saat memverifikasi dan validasi data tenga honorer di seluruh Indonesia

Kemudian juga bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna pemeriksaan dan melakukan audit investigasi terhadap semua tenaga honorer di setiap daerah. “Sehingga tenaga honorer “asli” yang nota bene telah lama mengabdi mempunyai kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK,” tegasnya

“Ditambah lagi banyak ditemukan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun namun tidak terdata untuk diangkat menjadi PPPK,” tutur pak Gaus ini.

Di samping itu, diharapkan agar BKN selaku Panitia seleksi nasional tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus berhati-hati untuk meneliti data setiap tenaga honorer dengan cermat dan jangan sampai kebobolan hingga ada tenaga honorer fiktif atau bodong lulus seleksi PPPK.

“Sekaligus menutup peluang sindikat mafia tenaga honorer beraksi dengan mengambil kesempatan dalam penerimaan seleksi PPPK 2023 ini,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

(***)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT