banner pemkab muba
Parlemen

Kontrak PPPK Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Banyuwangi Akomodatif

149
×

Kontrak PPPK Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Banyuwangi Akomodatif

Sebarkan artikel ini
Ketua Dpd Ri, Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (f/dpd)

Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menunjukkan sikap tegasnya dalam mendukung daerah, khususnya terkait perpanjangan kontrak 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Banyuwangi.

Meskipun meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, untuk lebih akomodatif dalam perpanjangan, LaNyalla juga menghormati kriteria yang ditetapkan Bupati terkait kontribusi pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Dia menyoroti pentingnya perpanjangan kontrak bagi PPPK sebagai penyangga ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat. LaNyalla berpendapat bahwa perpanjangan kontrak ini dapat membantu meningkatkan indeks konsumsi masyarakat yang masih memerlukan dukungan ekonomi.

LaNyalla telah terkenal karena perhatiannya terhadap rekrutmen PPPK, terutama di sektor pendidikan. Di Jawa Timur, ia telah berjuang untuk lebih dari 6.000 guru honorer melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Langkahnya termasuk mengawal proses penyerahan berkas para guru honorer kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Saat ini, kontrak ribuan PPPK di Banyuwangi telah berakhir pada awal tahun 2024. Pemerintah setempat sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka, termasuk kontribusi mereka dalam mengatasi kemiskinan.

Para PPPK yang kontraknya berakhir terdiri dari tenaga kesehatan, teknis, dan guru. Mereka sedang dievaluasi berdasarkan kinerja yang tercatat dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk menentukan apakah kontrak mereka diperpanjang atau tidak.

Salah satu kriteria evaluasi adalah peran serta mereka dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Selama masa kontrak, mereka terlibat dalam program-program pengentasan kemiskinan, seperti identifikasi dan pendampingan warga miskin di sekitar tempat tinggal mereka.

Kriteria ini dipilih karena Banyuwangi memiliki tujuh prioritas penanganan kemiskinan di tingkat desa, termasuk penanganan anak miskin yang putus sekolah, penanganan gizi buruk pada balita, akses pengobatan bagi warga miskin, serta pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi warga miskin. Upaya PPPK dalam menjalankan program-program ini menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi perpanjangan kontrak mereka.

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600