Mjnews.id – Pemerintah Kota bersama DPRD Bukittinggi setujui APBD Perubahan 2023. Nota kesepakatan itu ditandatangani kedua lembaga, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (27/09/2023).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, setelah melalui pembahasan tingkat I, R-APBD perubahan tahun 2023, dibedah dengan detail oleh Banggar dan TAPD. Dari hasil beberapa hari pembahasan secara marathon, akhirnya, APBD perubahan 2023 disepakati.
ADVERTISEMENT
“Alhamdulillah, hari ini APBD perubahan untuk tahun anggaran 2023, sudah disepakati. Semua fraksi telah menyetujui hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD bersama seluruh SKPD. Malam ini ketok palu dan anggarannya bisa direalisasikan. Namun, kami di dewan tetap, fungsi pengawasan akan terus berjalan dan bisa jadi bahan pertimbangan dalam penetapan APBD 2024 mendatang,” ungkap Beny.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bukittinggi, Asril, memaparkan, postur APBD perubahan 2023, terdiri dari Pendapatan Daerah sebelum perubahan Rp751.259.153.894,-, setelah perubahan Rp733.908.056.259,- berkurang sebesar Rp17.351.097.635,-. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan Rp160.753.694.941,-, setelah perubahan Rp137.413.209.479,- berkurang Rp23.340.485.462,-.
Pendapatan transfer sebelum perubahan Rp590.505.458.953,- setelah perubahan, Rp596.494.846.780,- bertambah Rp5.989.387.827,-. Belanja daerah sebelum perubahan Rp833.948.428.755,- setelah perubahan, Rp811. 230.243.947,- berkurang Rp22.718.184.808,- Defisit sebelum perubahan Rp82.689.274.861,- setelah perubahan Rp77.322.187.688,-.
“Sementara, Pembiayaan sebelum perubahan Rp82.689.274.861,- setelah perubahan Rp77.322.187.688. “Dari hasil itu, ditarget Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan, sebesar Rp 0,-,” paparnya.
Hasil pembahasan itu disetujui seluruh Anggota DPRD Bukittinggi. Setiap fraksi menyampaikan persetujuannya, dengan beberapa masukan dan penekanan.
Ini pendapat akhir empat dari enam fraksi :
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PAN
Fraksi Amanat Persatuan meminta kepada pemerintah Daerah untuk mengupayakan seluruh rencana PAD dapat tercapai minimal 90 persen pada APBD 2023 ini.
Kepada Dinas Sosial dan Pimpinan Daerah agar melakukan evaluasi dalam pendistribusian seluruh bantuan sosial kepada masyarakat kami tidak ingin lagi mendengar adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk pressure kepada penerima bantuan saat pendistribusian. Pressure ini sudah merusak tatanan kehidupan demokrasi di Kota ini.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terulang kembali, untuk kegiatan lanjutan baik itu pemberian bantuan sosial atau pendistribusian Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk dirapatkan terlebih dahulu oleh Sekda bersama DPRD dan Dinas Sosial.
Kepada semua Pejabat Daerah dan ASN agar kembali membaca, mempedomani semua aturan yang melarang ASN terlibat dalam kontestasi Pemilu. Baik secara parsial di lapangan dan juga di media sosial. Kami meminta adanya rapat koordinasi pimpinan SKPD dengan Bawaslu bersama DPRD untuk sosialisasi indikasi pelanggaran Pemilu ini.
Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Pejabat Daerah beserta seluruh ASN kami minta untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak tatanan demokrasi, dalam bentuk apapun. Bahkan saat ini kami sudah mendengar, beredarnya quisoner yang dibagikan oleh para oknum kader. Tolong Semua ini sangat menjadi perhatian bagi semua kita.
