Mjnews.id – Sebanyak 6 Fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pandangan umum terkait hantaran Wali Kota terhadap Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pandangan umum tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, Kamis 12 November 2026.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, pada hari Rabu kemarin Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
Juru bicara Fraksi PKS, Ibrayaser, menyampaikan, berdasarkan hasil pemetaan sub urusan bencana, Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk ke dalam kategori Tipe A, namun Pemerintah Kota mengusulkan pembentukan BPBD Tipe C. Fraksi PKS meminta penjelasan obyektif dan kajian komprehensif atas keputusan perbedaan tipologi tersebut.
”Kami juga memohon agar dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), dan pertimbangan teknisnya disampaikan secara transparan pada pembahasan tingkat panitia khusus agar memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Shabirin Rachmat menyampaikan, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penurunan tipologi organisasi dari Tipe A ke Tipe C, mengimbau kepada Walikota untuk meninjau kembali tipelogi yang diusulkan karena mengingat mekanisme struktur hirarki organisasi pemerintah pada jabatan tertentu memiliki kendala dalam berkoordinasi antar OPD satu sama lainnya.
”Kami berharap Pemerintah Daerah mengkaji kembali perbandingan antara konsekuensi pembentukan BPBD Tipa A, Tipe B dan Tipe C, khususnya terhadap kemampuan pelayanan, efektivitas koordinasi antar lembaga, kecepatan penanganan terhadap bencana. Bagi Fraksi Gerindra, BPBD bukan sekedar persoalan menambah atau menata perangkat daerah, melainkan menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, juru bicara fraksi Nasdem, M. Taufik Tuanku Mudo, meminta penjelasan mengenai bagaimana strategi untuk meningkatkan Sumber daya manusia pada BPBD kota Bukittinggi seperti Tenaga ahli atau personil terlatih (khusus untuk mitigasi, logistik dan rehabilitasi) karena seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas kerawanan bencana tersebut.
Juru bicara fraksi Demokrat, Elfianis, menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat memahami urgensi pengendalian belanja pegawai yang berada di kisaran 43 persen dan mendukung prinsip “miskin struktur, kaya fungsi” pada pemilihan Tipe C. Namun, klaim penghematan anggaran tidak bisa hanya dilihat dari jumlah jabatan struktural (Tipe A dan C sama-sama 6 jabatan, Tipe B 5 jabatan), melainkan harus berdasarkan perhitungan komparatif yang komprehensif.
”Kejelasan perhitungan efisiensi diperlukan agar pilihan tipologi tidak hanya ramping secara struktur, tetapi juga menjamin kecakupan anggaran agar BPBD dapat menjalankan fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana secara optimal. Sebagian dari hasil efisiensi anggaran harus dialokasikan kembali untuk memperkuat fungsi substantif BPBD (seperti mitigasi, peringatan dini, pelatihan, kesiapan logistik, dan respons cepat), karena efisiensi yang benar adalah memangkas biaya tanpa mengurangi kapasitas dalam melindungi masyarakat,” jelasnya.
Juru bicara fraksi karya kebangsaan, Berliana Betris, menekankan bahwa paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari yang semula bersifat reaktif (fokus pada saat tanggap darurat) menjadi lebih proaktif pada tahap prabencana (mitigasi, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan ketangguhan masyarakat).
”Fraksi Karya Kebangsaan berharap pada Pemerintah Daerah untuk melibatkan komunitas lokal, kearifan lokal, serta pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB), Kelurahan, RW dan RT,” ujarnya.
Juru bicara fraksi PPP-PAN, Dede Suryadi Harahap, menyampaikan, dalam Nota Penjelasan Wali Kota disebutkan bahwa belanja pegawai Pemerintah ah Kota Bukittinggi mencapai 43%. Fraksi PPP-PAN juga memahami pentingnya efisiensi anggaran.
”Namun, Fraksi PPP-PAN meminta penjelasan Berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk operasional BPBD setiap tahunnya. Kami mengingatkan bahwa anggaran penanggulangan bencana merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi keselamatan masyarakat, bukan sekadar pos pengeluaran rutin pemerintahan,” jelasnya.
(Adv/Siti Aisyah)
