Mjnews.id – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, menyampaikan bahwa penyusunan rancangan kebijakan ekspor CPO (Crude Palm Oil) melalui bursa berjangka masih berproses dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun tiga rancangan kebijakan dan ketentuan teknis terkait bursa berjangka CPO.
Didid menekankan beberapa manfaat dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Pertama, akan terbentuk harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan real-time. Saat ini, perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar, yang kurang transparan dan sering menyebabkan under pricing. Dengan harga acuan yang tepat, potensi penerimaan negara dari pajak dapat meningkat.
Manfaat lainnya adalah penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang jelas dan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan ini juga dapat mendorong perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar lebih akurat.
Didid juga menyebut bahwa implementasi UU Anti-Deforestasi dari Uni Eropa menuntut Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dalam memperjuangkan CPO. Karena keduanya merupakan produsen terbesar CPO di dunia, mereka harus bersama-sama memperjuangkan kebijakan dan kepentingan CPO. Bappebti akan belajar dari bursa komoditas di dunia, termasuk bursa di Malaysia, untuk membentuk bursa CPO yang efisien dan likuid.
Selain itu, dalam upaya untuk mengamankan ketersediaan dan distribusi pasokan komoditas, pemerintah juga mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) yang fokus pada sektor hilir dan orientasi ekspor. Beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti ikan, beras organik, kopi, dan rumput laut.
Bappebti juga mencatat nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang mencapai Rp43,85 miliar selama Januari-Juli 2023. PLK berfungsi sebagai pasar fisik komoditas yang terorganisasi dan membantu menjaga transaksi yang transparan, adil, dan stabilisasi harga. Didid menyatakan bahwa instrumen PLK akan diperkuat melalui mekanisme yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.
Terakhir, Didid juga membahas mengenai ekosistem aset kripto yang telah diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2023. Bappebti mengawasi perdagangan aset kripto dan mencatat bahwa hingga saat ini, terdapat 17,54 juta pelanggan aset kripto dengan nilai transaksi mencapai Rp66,44 triliun pada periode Januari-Juni 2023. Untuk mengamankan transaksi aset kripto, pialang berjangka yang berpartisipasi akan mendapatkan tanda daftar Bappebti.
(rel)
