Mjnews.id – Sejumlah elemen koalisi masyarakat berencana akan melakukan gugatan (judicial riview) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait disahkan RUU KUHP menjadi UU mengundang pro dan kontra.
Anggota Baleg DPR, Guspardi Gaus menilai sah saja jika masih ada pro dan kontra dalam setiap pasal ada di KUHP belum bisa diterima masyarakat sehingga ada beberapa elemen masyarakat mengajukan judicial riview ke MK.
ADVERTISEMENT
“Itu adalah hak setiap masyarakat jika memang ingin melakukan itu (judicial riview) soal UU KUHP. Karena pada dasarnya Pandangan masyarakatkan ada hal-hal dirasa kurang pas, tapi dari perspektif antara DPR dan Pemerintah itulah hasil ikhtiar sudah dilakukan. Jadi apabila ada masyarakat ingin ada sesuatu yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan UU lebih tinggi terutama UUD itu adalah hak masyarakat melakukan itu,” kata Guspardi Gaus, Senin (12/12/2022).
Legislator PAN ini mempersilahkan masyarakat dapat mengawal gugatan itu dengan memberikan argumen-argumen yang pas kepada MK. Agar hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan dan putusan nanti dihasilkan dapat diterima semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, silahkan kawal berikan argumentasi yang pas sehingga bisa diterima oleh MK terhadap keberatan-keberatan yang dilakukan lewat masyarakat tersebut.
Sebelumnya, Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan penolakan dan demo adalah hak warga, tapi ia menyarankan agar keberatan dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi.
“Perbedaan pendapat sah-sah saja ya, kalau pada akhirnya nanti saya mohon gugat saja di mahkamah konstitusi. Lebih elegan caranya,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/12/2022).
Yasonna mengingatkan sosialisasi sudah dilakukan di seluruh Indonesia dan terdiri dari berbagai lembaga.
“Ya udah, ini sudah dibahas, dan sudah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air seluruh stakeholders,” kata dia.
(eki)
