Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang tidak hanya difokuskan pada kerja sama antara perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi kelas menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
Menurut LaNyalla, teori “trickle-down effect” yang selama ini diandalkan ternyata gagal membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pada pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, LaNyalla menyampaikan pandangannya terkait kerja sama ekonomi bilateral.
Dia menilai bahwa pola pikir lama tentang trickle-down effect, yaitu melibatkan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar, seringkali membuat kita terjebak dalam masa lalu.
LaNyalla menyatakan bahwa semakin kuat dan kaya mereka, semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi. Disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar, terutama dengan adanya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.
Oleh karena itu, LaNyalla menekankan pentingnya mendayakan pelaku ekonomi golongan bawah, yaitu UMKM. UMKM di Indonesia jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha dan tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota. Negara harus memberikan perhatian dan dukungan pada UMKM agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LaNyalla juga mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif dan mengajak KBRI Jepang serta KBRI di negara sahabat lainnya untuk menjadikan hal ini sebagai prioritas diplomasi. Investasi asing yang masuk ke Indonesia juga perlu melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku UMKM di daerah-daerah.
Dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian, LaNyalla menjelaskan bahwa kolaborasi antar negara sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara dapat berdiri sendiri hanya mengandalkan sumber daya internalnya. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jepang, sebagai negara maju, menjadi mitra yang penting bagi Indonesia, dan kerja sama dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) telah disepakati pada tahun 2007.
LaNyalla juga menyampaikan beberapa inisiatif yang telah diambil untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang, seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, peningkatan kapasitas UMKM, perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia, dan keleluasaan serta fleksibilitas perluasan akses buah tropis Indonesia di Jepang.
