Mjnews.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, memberikan peringatan terkait risiko sosial-politik dari wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjelang Pemilu serentak 2024.
Sultan menyatakan bahwa mekanisme pemakzulan memerlukan proses politik dan hukum yang panjang dan rumit, sementara waktu pelaksanaan pemilu serentak hanya tersisa satu bulan.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan bahwa pemakzulan merupakan proses politik konstitusional yang patut dihargai, tetapi dapat menimbulkan keresahan sosial, terutama karena tingkat kepuasan dan dukungan politik masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi.
“Saya menghormati hak menyatakan pendapat politik Koalisi Masyarakat Sipil atas fenomena politik saat ini. Namun, menuntaskan proses pemakzulan presiden memiliki risiko sosial-politik yang justru akan berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jum’at (12/01/2024).
Sultan menyerukan untuk menahan diri dari wacana isu politik yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pemilu. Ia menekankan pentingnya menghadapi proses pemilu dengan penuh kegembiraan dan demokratis.
Meskipun demikian, Sultan mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang jujur dan adil, tanpa kecenderungan kekuasaan yang hanya berpihak pada salah satu calon atau golongan politik tertentu.
“Walaupun kita memiliki berbagai perbedaan pandangan politik, kita dapat bersama-sama menghadapi proses pemilu yang sedang berlangsung dengan semangat demokratis,” tambahnya.
