“Kami sangat mengapresiasi dan bangga bahwa Bapak Menteri sangat concern terhadap tingkat inflasi yang terjadi di daerah dan selalu memberikan arahan jika terjadi lonjakan inflasi di daerah. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa rekan-rekan Bupati tentunya berupaya keras untuk bangkit dari keterpurukan dibidang ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Selain, penambahan dana dari Pusat melalui DAU dan DAK, Pemerintah daerah perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi. Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah. Hal ini, sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri yang menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023,” katanya lagi.
Sedangkan menurut Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian juga menyinggung soal Pilkada Serentak 2024. Ia sangat memahami ada kegalauan di hati para kepala daerah terkait masa jabatan. Untuk itu ia mengingatkan bahwa spirit dari pilkada serentak ini adalah adanya semangat keserentakan agar memudahkan singkronisasi antar pusat dan daerah.
Menteri Dalam Dalam Negeri mengakui menjelang pilkada serentak tahun depan, memunculkan konsekuensi adanya Penjabat atau Pj untuk mengisi kekosongan para kepala daerah yang habis masa bhaktinya.
“Kita sudah memulai sistem otonomi daerah sejak 1999 yang ditandai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan langsung dengan dampak positif dan negatif. Di sisi lain saat ini ada Pj yang merupakan birokrat yang ditunjuk dan notabene tidak ada beban politik seperti kepala daerah hasil pilkada. Inilah real test yang akan menentukan sistem politik otonomi daerah kita ke depannya seperti apa, mana yang lebih efektif dan efisien serta membawa perubahan besar,” ujarnya.
Menteri juga mengingatkan esensi otonomi daerah bukan hanya pemekaran wilayah namun bagaimana daerah bisa melaksanakan wewenang yang didelegasikan dari pusat.
Kemandirian fiskal ini, lanjut Tito, menjadi tantangan bagi para kepala daerah. Kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif-efisien serta tepat sasaran. Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarorganisasi pemerintahan, baik di pemprov, pemda, atau kolaborasi keduanya. Hal ini penting untuk mewujudkan harmonisasi daerah. Dia pun membagikan semangat bersama jajaran Jawa Tengah selama dua periode ini.
“Maka rasa-rasanya dari Apkasi sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya,” ujarnya.
