Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


RSUD Sawahlunto, Sudah Tiga Walikota Berganti Status Tanah Masih Belum Jelas

Jumat, 05 Maret 2021 | 18:00 WIB Last Updated 2021-03-05T11:00:02Z
Direktur RSUD Kota Sawahlunto, dr. Ardian Amri, MARS.

MJNews.id - Sudah tiga Walikota berganti, namun status kepemilikan tanah RSUD Kota Sawahlunto masih belum jelas sampai sekarang, sementara di sisi lain, status rumah sakit akan menuju Status Utama Bintang 4. Untuk status Pari Purna, perlu persyaratan agak berat. Bukan hanya tata kelolanya mempengaruhi seperti sekarang, tapi kondisi bangunan juga berpengaruh.


Ungkapan ini dikemukakan Direktur RSUD Kota Sawahlunto, dr. Ardian Amri, MARS saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (5/3/2021).


Persyaratan lainnya, instalasi dengan bangunan tertentu sebagai unit gawat darurat serta unit bangunan yang dibutuhkan. 


"Sebenarnya, RSUD Kota Sawahlunto manajemennya sudah bagus, tata kelolanya sudah mantap, tapi tata bangunannya yang jadi persoalan," ungkapnya. 


"Paripurna bintang 5 ini bukan sekadar prestise, tapi rumah sakit juga diakui secara Nasional. Kendalanya menuju ke sana, RSUD Kota Sawahlunto tak bisa direnovasi berat karena tercatat sebagai cagar budaya, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda," ulasnya. 


"Ada dualisme penetapan status tanah kepemilikan antara PT BA UPO dengan Pemko Sawahlunto," sambungnya.


"Harapan ke depan agar BPN bisa membantu guna memperjelaskan keabsahan tanah RSUD Kota Sawahlunto, supaya lebih cepat jelas dan terang benderang status tanah lokasi RSUD ini," harapnya pula. 


Jika status tanah ini jelas, maka pihak Pemko Sawahlunto bersedia menyewa. Jika memang statusnya milik pihak lain. Namun, jika status tanah RSUD ini jatuhnya menjadi milik Pemko Sawahlunto, maka RSUD ini akan cepat berkembang di segala lini baik secara manajemen maupun secara infrastrukturnya. 


"Sebenarnya, perjuangannya guna lebih memperjelas status tanah lokasi RSUD Kota Sawahlunto ini sudah dari zaman mantan Walikota Amran Nur, sampai sekarang belum juga rampung problemanya," sambungnya juga. 


"Katanya, PT BA UPO tak ada lagi kegiatan penambangan batu bara di sini, namun PT BA UPO masih tetap saja mengklaim lokasi tanah lokasi RSUD Kota Sawahlunto sebagai milik tanah PT BA UPO," imbuhnya. 


Masyarakat setempat mereka berharap status lokasi tanah RSUD Kota Sawahlunto menjadi milik Pemko Sawahlunto. Karena masyarakat di kota ini sudah merasa dekat pergi berobat ke RSUD Kota Sawahlunto. 


dr Ardian Amri berharap perjuangan Pemko Sawahlunto bisa berhasil dan sukses. Walau pun belum pernah sampai ke meja persidangan, tetapi kemajuan status RSUD ini terkendala dikembangkan ke arah pari purna. 


Dana Alokasi Khusus (DAK) itu ada yang fisik dan dana DAK Alat Kesehatan (Alkes). Sampai sekarang, RSUD ini hanya dapat bantuan dana DAK buat Alkes saja.


"Bisa dapat Rp 40 miliar kalau perencanaan master plannya (DID)-nya jelas atau bangunan RSUD bisa jadi tiga lantai. Tapi untuk memenuhi syarat tersebut, status tanahnya harus jelas", sebutnya.


(Obral Caniago)


loading...



×
Berita Terbaru Update