Tender Proyek APBD Sumbar Sudah 30 Persen

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Tender Proyek APBD Sumbar Sudah 30 Persen

Rabu, 10 Maret 2021 | 07:00 WIB Last Updated 2021-03-10T00:00:06Z
Doni Rahmat Samulo.

MJNews.id - Meski terkendala oleh sejumlah persoalan teknis, proses lelang kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah mencapai 30 persen pada medio triwulan pertama 2021. Kendala itu terkait regulasi tim Pokja dan Struktur Organisasi Pemprov Sumbar.


"Ada beberapa kendala yang membuat proses tender agak terlambat. Namun sekarang sudah teratasi," kata Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Sumbar, Doni Rahmat Samulo di Padang, Selasa (9/3/2021).


Kendala itu di antaranya keterlambatan penetapan APBD 2021. Awalnya pembahasan APBD 2021 untuk struktur nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Namun ternyata struktur nomenklatur baru itu tidak boleh diisi oleh Kementerian Dalam Negeri.


Akibatnya, pembahasan APBD 2021 harus disesuaikan kembali untuk nomenklatur OPD yang lama. Perubahan nomenklatur itu terjadi pada 13 OPD di Sumbar.


Kemudian, faktor dasar hukum penetapan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan. Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, seluruh anggota Pokja harus pejabat fungsional per 1 Januari 2021.


Jumlah pejabat fungsional di Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Sumbar tidak mencukupi. Jika dipaksakan menggunakan aturan itu maka maksimal hanya ada dua Pokja.


"Kita tidak sanggup dengan dua pokja mengerjakan sekitar 450 paket lelang. Karena itu, kita coba gabung antara pejabat fungsional dan tenaga lain. Ternyata digugat oleh salah satu LSM yang menilai itu tidak sesuai aturan sehingga Pokja kembali dibubarkan," kata Doni.


Kemudian baru ada aturan baru Perpres 12 tahun 2021. Berdasarkan aturan itu, Pokja bisa digabung, tidak harus seluruhnya pejabat fungsional. "Kalau sejak awal aturan ini ada, maka tidak ada keterlambatan," ujarnya.


Kendala teknis lainnya adalah migrasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang prosesnya juga bolak balik. Pada akhirnya dua sistem tersebut dilaksanakan sejalan.


Meski cukup banyak kendala namun saat ini sudah teratasi dan berjalan dengan baik. Jika tidak ada persoalan, proses tender masih berjalan dalam rentang waktu yang aman.


"Artinya, setelah proses tender selesai masih ada waktu delapan bulan untuk bekerja. Ini masih dalam rentang waktu aman karena sebagian besar pekerjaan bisa selesai dalam enam bulan," ujarnya.


Data Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Sumbar hingga akhir Februari 2021, sudah 110 paket pengadaan yang diusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumbar.


Dari 110 paket itu 32 paket sudah tayang atau senilai Rp18,79 miliar, 22 paket telah selesai diproses atau sekitar Rp22,52 miliar dan 2 paket dibatalkan.


Diketahui, APBD Sumbar 2021 sebesar Rp6,73 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp6,51 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,33 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,1 triliun lalu pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp36,03 miliar.


Kemudian untuk belanja daerah sebesar Rp6,71 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp5,08 triliun, belanja modal Rp665,95 miliar, belanja tidak terduga Rp53,81 miliar dan belanja transfer Rp917,64 miliar. 


(eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update