Mulai Hari Ini Pemko Padang Panjang Terapkan PPKM Darurat
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 30 Juli 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
69.983 12.105 56.404 1.474
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Mulai Hari Ini Pemko Padang Panjang Terapkan PPKM Darurat

Senin, 12 Juli 2021 | 01:37 WIB Last Updated 2021-07-11T18:37:53Z

Fadly Amran Datuak Paduko Malano
Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano. (kominfo)

PADANG PANJANG, MJNews.ID - Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro sejak 6 Juli lalu, mulai Senin 12 Juli 2021 hari ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang akan menerapkan PPKM Darurat. 

Padang Panjang menjadi satu dari 15 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM Darurat. 

Selain Padang Panjang, ada dua kota lainnya di Sumbar yang harus menerapkan PPKM Darurat, yakni Padang dan Bukittinggi. Hal ini ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri No 17 Tahun 2021.

Keluarnya Inmendagri tersebut, langsung direspon Walikota H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang Panjang. Demi keselamatan masyarakat, disepakati mengikuti Inmendagri itu.

Wako Fadly mengatakan, masuknya Padang Panjang ke dalam daftar daerah yang menerapkan PPKM Darurat, telah melalui kajian Pemerintah Pusat yang diputuskan melalui Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021.

“Seperti diketahui, kita merupakan salah satu daerah di Sumbar yang termasuk dalam penerapan PPKM Darurat berdasarkan indikator yang disampaikan Pemerintah Pusat. Kita akan memberlakukan mulai 12-20 Juli mendatang. Karena itu kita imbau masyarakat mematuhi ketentuan PPKM ini, agar tidak terjadi perpanjangan PPKM dan kondisi bisa kembali pulih,” imbau Fadly.

Senada dengan Fadly, Ketua DPRD Mardiansyah menilai ini suatu kebijakan yang harus diikuti daerah dalam upaya pencegahan peningkatan risiko melonjaknya kasus Covid-19 di Padang Panjang. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar mendukung kebijakan penerapan PPKM ini demi kebaikan bersama.

“Penerapan PPKM Darurat ini bukanlah kehendak kepala daerah dan Forkopimda, namun instruksi Pemerintah Pusat. Yang mana Pemerintah Daerah wajib menjalankannya, karena sanksi pusat tidak main-main bagi daerah yang mengabaikan Inmendagri ini. Sisi lainnya, dukungan masyarakat akan sangat menentukan pemberlakukan PPKM Darurat ini ke depannya. Apakah diperpanjang atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Kesbangpol Zulheri mengatakan, tindak lanjut dari Inmendagri terkait diberlakukannya PP KM, akan dilakukan penyekatan di beberapa titik gerbang masuk Kota Padang Panjang.

(ndy)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update