Wabup Padang Pariaman Terima Hasil Laporan Audit BPK Provinsi Sumbar
×

Adsense

Adsense Mobile

Wabup Padang Pariaman Terima Hasil Laporan Audit BPK Provinsi Sumbar

Jumat, 29 Oktober 2021 | 22:30 WIB Last Updated 2021-10-29T20:04:44Z

loading...
Wabup Padang Pariaman Terima Hasil Laporan Audit BPK Provinsi Sumbar
Wabup Padang Pariaman Terima Hasil Laporan Audit BPK Provinsi Sumbar. (humas)

Parit Malintang, Mjnews.id - Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pemeriksaan audit kinerja Infrastruktur terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak sebulan lalu tepatnya di sejak akhir bulan september hingga oktober 2021, Tim Audit BPK Sumbar selesai melaksanakan tugasnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Dari hasil laporan audit kinerja infrastruktur tersebut, BPK memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang diperiksa.

Hasil audit dari Tim BPK Provinsi Sumatera Barat tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Drs. Rahmang, MM dalam pertemuan Exit Audit Kinerja BPK didampingi Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, S.STP. MM di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 28 Oktober 2021.

Pertemuan tersebut sekaligus dalam rangka penyerahan laporan hasil Audit Tim BPK Provinsi Sumbar terhadap kinerja Infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman dalam satu Bulan, dimana nantinya Pemda Padang Pariaman akan memberikan tanggapan atas hasil Audit yang dilakukan Tim BPK tersebut dalam Dua Minggu kedepan.

Di sela pertemuan tersebut Inspektur Hendra Aswara mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh OPD Agar dapat memberikan tanggapan atas laporan Audit BPK tersebut.

“Dalam dua tiga hari kedepan kita akan menyerahkan tanggapan hasil audit dari BPK yang diserahkan kepada kami, untuk itu kita telah melakukan koordinasi dengan seluruh OPD agar tanggapan tersebut sudah dapat diserahkan dalam dua hari ke depan,” ujar Hendra.

Audit kinerja infrastruktur untuk mengetahui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan nilai manfaat untuk masyarakat.

Diharapkan adanya audit kinerja ini untuk dokumen dalam proses penganggaran prioritas untuk tahun ke depan.

“Komitmen daerah untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut,” ujar Hendra.

(rls/sul)

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update