Kakanwil Kemenkumham Buka Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Sumbar
×

Adsense

Adsense Mobile

Kakanwil Kemenkumham Buka Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Sumbar

Jumat, 22 Juli 2022 | 21.15 WIB Last Updated 2022-07-22T15:07:21Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

R Andika Dwi Prasetya buka rapat koordinasi
Kakanwil Kemenkumham R. Andika Dwi Prasetya buka rapat koordinasi dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kamis 21 Juli 2022. (f/kemenkumham)

Padang, Mjnews.id - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kenmenterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar), R. Andika Dwi Prasetya buka rapat koordinasi dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kamis (21/7/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan  Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, dan jajaran.

Sementara itu, Tim dari Subbid FPPHD Kanwil Kemenkumham Sumbar terdiri dari Kepala Bidang Hukum, Febriandi, Kepala Subbidang FPPHD, Yeni Nel Ikhwan bersama anggota yang terdiri dari JFT Perancang Perundang-undangan Daerah, yakni Andros timon, Lastme Novi Diana dan Pokja 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta JFT Analis Hukum Madya, Novendra.

Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengharmonisasian dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

“Ketentuan mengenai pengharmonisasian tersebut tentu juga berlaku terhadap rancangan Peraturan Gubernur ini. Dari hasil pengharmosian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, masih ada hal yang perlu didiskusikan,” ujar Kakanwil.

(hms/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update