Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Dasarnya!
×

Adsense

Adsense Mobile

Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Berkedok Sumbangan, Ini Dasarnya!

Minggu, 11 September 2022 | 09.00 WIB Last Updated 2022-09-11T02:32:40Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi Stop Pungutan Sekolah
Ilustrasi.

MJNews.id, Kebumen - Masyarakat hanya ingin tahu tentang hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, kemudian hak Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah dalam menentukan biaya masuk peserta didik baru.

Apakah semua memang ada aturannya? Jika pada akhirnya selalu ada biaya masuk sekolah dengan istilah dana sumbangan pendidikan.

Kenapa sumbangan harus ditentukan jumlahnya? Sumbangan itu sukarela, semampunya, tidak memberatkan, pelaksanaan PPDB dilarang memungut biaya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Khusus PPDB untuk SD, SMP dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB, yang meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, atau prestasi.

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
  • Pengumuman pendaftaran, 
  • Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran,
  • Pengumuman penetapan peserta didik baru
  • Daftar ulang, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah, untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Perlu diketahui, Komite sekolah dilarang tarik pungutan berkedok sumbangan, patut diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan PPDB.

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dilarang memungut biaya dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Jika dilanggar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan PPDB, baik sekolah swasta yang telah menerima BOS maupun sekolah negeri dilarang memungut biaya pelaksanaan PPDB.

Aturan sumbangan pendidikan, apakah komite sekolah menentukan jumlah biaya masuk sekolah bagi peserta didik baru, yang kemudian disebut dengan dana sumbangan pendidikan.

Secara hukum, komite sekolah memang dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan atau sumbangan, tapi tidak boleh berupa pungutan.

Yang dimaksud dengan bantuan, sumbangan serta pungutan pendidikan adalah, bantuan pendidikan pemberian berupa uang, barang jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua walinya dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sumbangan pendidikan pemberian berupa uang, barang jasa oleh peserta didik, orang tua walinya baik perseorangan maupun bersama sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua, walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Kemudian, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Minggu (11/09/2022), ditegaskan bahwa sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela.

Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan.

Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa, sehingga, meskipun istilah yang digunakan adalah “dana sumbangan pendidikan” namun jika dalam penarikan uang tersebut ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya, bersifat wajib dan mengikat bagi peserta didik dan orang tua walinya, maka dana tersebut bukanlah sumbangan, melainkan pungutan.

Sebab, sumbangan pendidikan diberikan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Jika benar demikian, patut diduga komite sekolah telah melakukan pungutan liar, mengingat sekolah dengan kriteria tertentu dilarang memungut biaya pelaksanaan PPDB dan komite sekolah dilarang menarik pungutan pendidikan.

Terhadap perbuatan tersebut, selaku masyarakat dapat, melaporkan pelanggaran pelaksanaan PPDB melalui http://ult.kemdikbud.go.id.

Mengadukan ke instansi pemerintah berwenang melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS, Melaporkan ke Satgas Saber Pungli melalui laman Satgas Saber Pungli.

Dasar Hukum, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Referensi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud 1/2021), Pasal 12 Permendikbud 1/2021, Pasal 26 Permendikbud 1/2021 dan Pasal 35 Permendikbud 1/2021.

(Dana)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update