Kabar Buruk bagi Pengusaha Bus, Pemerintah Resmi Larang Mudik Tahun Ini

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Kabar Buruk bagi Pengusaha Bus, Pemerintah Resmi Larang Mudik Tahun Ini

Sabtu, 27 Maret 2021 | 00:01 WIB Last Updated 2021-03-26T17:58:46Z
Ilustrasi. Mudik

 

MJNews.id - Pemerintah melarang mudik pada Lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.


Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada Jumat 26 Maret 2021. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual.


“Itu berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Sehingga, upaya vaksinasi yang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai diharapkan,” lanjut Muhadjir.


Larangan mudik 2021 itu dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Di luar tanggal tersebut, kegiatan keluar daerah juga tidak disarankan, kecuali untuk keperluan mendesak.


Bagaimana dengan aktivitas selama Ramadhan?


“Kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri akan diatur Kemenag dengan berkonsultasi dengan organisasi keagamaan,” ujar Muhadjir seperti dikutip detikcom.


Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Polri bakal menggelar Operasi Ketupat. “Yang jelas dalam kegiatan pengamanan mudik Lebaran, Polri akan gelar Operasi Ketupat,” ujar Rusdi dalam jumpa pers di Mabes Polri.


Rusdi membeberkan Operasi Ketupat akan menyesuaikan kebijakan pemerintah. Operasi Ketupat 2021 masih dalam tahap perencanaan. “Dan tentunya rencana Operasi Ketupat yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Akan menggelar Operasi ketupat dan tentunya penggelaran dan pelaksanaan operasi akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Sekarang masih taraf perencanaan,” tandas Rusdi.


Kabar Buruk bagi Pengusaha Bus

Larangan mudik menjadi kabar buruk buat operator bus. Pemerintah meniadakan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.


“Pastilah ini jadi kabar buruk,” kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, Jumat 26 Maret 2021.


Mudik dilarang menurutnya tak hanya akan berdampak bagi perusahaan otobus tapi juga industri lainnya yang terkait.


“Jangan aspek bisnis yang ditanyakan ke kami tapi aspek psikologis yang terkait dengan industri transportasi, bagaimana dengan kru, bagaimana dengan yang terkait di industri ini, rumah makan, tempat oleh-oleh, SPBU karyawannya, terus toko sparepart dan segala macam itu kan terimbas semua. Artinya kan ekonomi mikro stag (mandek) lagi,” jelasnya.


Pihaknya menyayangkan pemerintah tidak mengajak berbicara pelaku usaha dalam hal ini operator bus. Dengan duduk bersama, menurutnya pemerintah bisa meminta pendapat pengusaha bus terkait kebijakan larangan mudik.


“Jadi kan pemerintah bisa kasih tahu kami ‘hei pelaku usaha ini kalau skenario A begini bagaimana dengan kalian? kalau skenario B begini bagaimana kesiapan kalian?’ kan gitu sebenarnya,” tambah Kurnia.


PP Muhammadiyah Bilang Bagus

Terkait larangan mudik tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat khususnya warga Muhammadiyah untuk menaatinya. “Kebijakan pemerintah tentang larangan mudik itu bagus. Sekarang kita masih dalam masa pandemi Covid-19. Seperti halnya libur panjang, mudik bisa menjadi salah satu sebab penularan virus Corona,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Jumat 26 Maret 2021.


Menurutnya, tidak ada aturan maupun ajaran untuk wajib melakukan mudik di dalam ajaran agama Islam. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat jangan memaksakan diri mudik Lebaran.


“Mudik tidak ada hubungan dengan ajaran agama, tapi lebih merupakan peristiwa kebudayaan. Karena itu, masyarakat tidak perlu memaksakan diri,” ucapnya.


Abdul Mu’ti pun berharap pemerintah sejak dini menyosialisasikan larangan mudik. Karena bisa jadi tidak semua lapisan masyarakat mengetahui kebijakan tersebut. “Pemerintah perlu melakukan sosialisasi sejak dini melalui berbagai media dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat,” katanya.


Sanksi untuk PNS

Larangan mudik Lebaran ini berlaku salah satunya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang melanggar, akan diberikan sanksi.


Aturan soal sanksi larangan mudik Lebaran tahun ini sebenarnya masih digodok oleh kementerian dan lembaga terkait. Akan tetapi, bila mengacu pada aturan sanksi larangan mudik tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020, ada tiga jenis sanksi bagi PNS.


Sebanyak tiga jenis sanksi yang diatur dalam SE itu mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 yang terdiri dari jenis hukuman ringan, sedang, hingga berat.


Adapun jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.


Lalu, untuk jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.


Sedangkan, jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari: 

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c. Pembebasan dari jabatan; 

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.


(*/dtc)


loading...



×
Berita Terbaru Update