Vaksinasi Berbayar Akhirnya Ditunda
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Vaksinasi Berbayar Akhirnya Ditunda

Selasa, 13 Juli 2021 | 10:00 WIB Last Updated 2021-07-13T12:24:37Z

ilustrasi suntik vaksin

Jakarta, MJNews.ID - Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) Farmasi PT Kimia Farma Tbk menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu dengan skema mandiri alias berbayar yang direncanakan dimulai Senin kemarin. Kimia Farma akan memberikan pengumuman selanjutnya terkait masalah tersebut.

“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada media.

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu.

Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengusulkan dua mekanisme terkait polemik vaksinasi individu tersebut, yang memicu pro dan kontra di masyarakat.

Pertama, sekalian saja vaksinasi individu berbayar dibatalkan. “Sesuai yang sering saya sampaikan, biarkan BUMN farmasi fokus pada produksi vaksin skema gratis dan fokus produksi serta distribusi obat-obatan terapi Covid-19. Kerahkan 100 persen energi ke sana, jangan ditambah mengurus jualan vaksin,” ujar Mufti Anam kepada media, Senin 12 Juli 2021.

Menurut Mufti, langkah tersebut lebih baik agar tidak mengurangi kredibilitas program vaksinasi yang sedang digencarkan pemerintah. Sehingga tidak ada kesan BUMN malah berbisnis vaksin di tengah pandemi, meskipun ini secara finansial memang cukup menjanjikan karena ada potensi transaksi Rp740-an juta per hari dengan asumsi kuota 1.700 orang per hari sesuai rencana. Jika kuotanya ditambah, berarti potensi transaksi juga semakin besar.

Saran kedua, lanjut Mufti, bila memang pemerintah ingin melanjutkan kebijakan vaksinasi individu, ada baiknya digerakkan oleh fasilitas kesehatan milik RS BUMN di bawah PT Pertamedika-Indonesia Healthcare Corporation (IHC), induk RS BUMN. Jaringan IHC lebih menjangkau banyak daerah menengah, tidak hanya di kota-kota besar seperti klinik Kimia Farma.

Selain itu, pemberian tanggung jawab ke Pertamedika IHC juga sebagai bentuk sanksi terhadap skandal antigen bekas yang terjadi di Kimia Farma belum lama ini.

“Ini publik bertanya-tanya, Kimia Farma baru saja ada skandal antigen bekas, kok sekarang diserahi tanggung jawab besar vaksinasi gotong royong individu. Kok semacam tidak ada punishment secara sistem? Kalau dialihkan ke IHC, itu sekaligus punishment untuk memperbaiki Kimia Farma,” bebernya.
Pengalihan ke IHC juga akan membuat Kimia Farma fokus memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir.

“Sehingga ada pembagian tugas yang merata antar BUMN. Ingat, saat ini obat terapi langka. Biarkan Kimia Farma atasi masalah itu. Kalau ditambah jualan vaksin, tambah kacau nanti pasokan obatnya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti Memeras Rakyat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar karena dinilai memeras masyarakat. PKS menegaskan vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam merupakan tanggung jawab negara.

“Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Senin 12 Juli 2021.

Netty menyayangkan layanan vaksinasi gotong royong ditetapkan tanpa berdiskusi dengan komisi di DPR yang mengurus bidang kesehatan, yakni Komisi IX. Netty menjelaskan kebijakan yang disetujui Komisi IX adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan.

“Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” jelas Netty yang dikutip detikcom.

Menurut Netty, redaksi atas definisi vaksin gotong royong seperti tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 19 Tahun 2021 berubah. Definisi vaksin gotong royong setelah diubah itu kemudian dijadikan landasan hukum penerapan layanan vaksinasi gotong royong berbayar.

“Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan, yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan,” sebut Netty.

Netty menegaskan pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi masyarakat yang tidak bersedia antre dalam pelaksanaan vaksinasi. Anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan jangan sampai anggapan hanya orang kaya yang bisa mendapatkan vaksinasi berbayar muncul.

“Akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya atau pun miskin, bukan pula soal mau antre atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” tegas Netty.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target yang dicanangkan. Anggota DPR dapil Jawa Barat VIII itu menegaskan pemerintah harus bisa memastikan program kerja sama vaksinasi yang telah ditetapkan berjalan.

“Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi) sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru,” papar Netty.

Selain itu, Netty mempertanyakan kejelasan bantuan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab (UEA). Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu mewanti-wanti pemerintah jangan sampai ada penyelewengan bantuan.

“Ke mana rencana distribusi bantuan Sinopharm dari UEA ini? Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm dan Cansino termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong,” ucapnya.

Netty meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar. Dia tak ingin kebijakan tersebut justru menimbulkan kegaduhan di publik.

“Sektor ekonomi sedang terganggu. Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit. Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps. Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial,” tutup Netty.

Berbisnis dengan Rakyat
Pakar politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, menyebut langkah pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar tak bisa dibenarkan, karena bisa dikategorikan berbisnis dengan rakyatnya. “Syukur kalau sudah dicabut (ditunda, red), tapi kalau belum, ya kita perlu teriak lantang itu. Bahwa itu negara sudah nggak benar ini, berbisnis dengan rakyatnya,” kata Prof Wahyudi saat dihubungi wartawan, Senin 12 Juli 2021.

Wahyudi menyebut, kebijakan pemerintah yang menggulirkan vaksin berbayar tidak etis. Meskipun, kata Wahyudi, dengan dalih untuk mempercepat proses herd immunity.

“Seperti sudah sering disampaikan juga di media kebijakan untuk membuka vaksinasi berbayar entah itu namanya vaksin gotong-royong atau vaksin pelengkap atau apa itu sebenarnya seperti kita ketahui itu tidak etis dan kurang bijaksana,” sebutnya.

Wahyudi berpendapat pemerintah seharusnya mempercepat proses vaksinasi gratis agar kekebalan komunal bisa segera tercapai. Dia menyebut perbedaan vaksinasi gratis dan berbayar justru akan membuat publik ragu dengan kualitas vaksin tersebut.

“Karena kecenderungan pembedaan dua jalur itu mengakibatkan jangan-jangan nanti persepsi orang tentang vaksin yang berbayar ini seolah-olah lebih baik atau lebih ampuh dari pada vaksin gratis,” katanya.

“Nah iya itu, malu-maluin lah. Artinya gimana pun itu, vaksin yang di negara miskin aja kemudian mereka tidak berbisnis dengan rakyat. Tidak kemudian mengambil keuntungan,” katanya.

Dia menilai kebijakan itu justru mengindikasikan pemerintah telah ingkar terhadap konstitusi. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya negara harus menjamin kesehatan semua warganya.

“Nah saya kira ini jelas pemerintah seperti mengingkari bahwa kesehatan itu kan merupakan tugas negara ya setiap warga itu punya hak konstitusional,” urainya yang dikutip detikcom.

“Sudah tercantum itu di Pasal 28 UUD 45 termasuk yang sudah diamandemen bahwa kesehatan itu harus diselenggarakan oleh pemerintah, oleh negara. Negara itu bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan semua warganya,” sambungnya.

Wahyudi pun menilai kebijakan vaksin berbayar ini memalukan. Terlebih di berbagai negara vaksin Corona diberikan secara cuma-cuma.

“Nah iya itu, malu-maluin lah. Artinya gimana pun itu, vaksin yang di negara miskin aja kemudian mereka tidak berbisnis dengan rakyat. Tidak kemudian mengambil keuntungan,” tegasnya.

Sesuai amanat konstitusi, Wahyudi meminta agar tidak ada vaksin berbayar. Apalagi jika ujungnya hanya untuk mengambil keuntungan dan memperkaya segelintir orang.

“Iya, kalau menurut saya ini kewajiban negara, tidak ada istilah vaksin kok berbayar. Jangan kemudian setelah itu masih mengambil untung lagi apalagi ini belum tentu kepentingannya masuk ke kas negara barangkali hanya sebagian dari petinggi di BUMN atau sebagian pebisnis yang akan mendapatkan keuntungan,” ujar Guru Besar Fisipol UGM itu.

“Jadi kalau kemudian dibisniskan nah ini menjadi masalah. Karena dengan demikian pemerintah tidak menyelenggarakan kepentingan umum, tidak menyelenggarakan hak atau istilahnya hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh sarana kesehatan bagi semua rakyat dan itu wajib dilaksanakan oleh negara,” pungkasnya.

(*/dtc)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update