Gubernur Kepri Dukung Program Forum Series Tempo Percepat RUU Provinsi Kepulauan
×

Adsense

Adsense Mobile

Gubernur Kepri Dukung Program Forum Series Tempo Percepat RUU Provinsi Kepulauan

Rabu, 20 Juli 2022 | 03.00 WIB Last Updated 2022-07-19T20:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Ansar Ahmad dengan tim dari Media Tempo
Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad dengan tim dari Media Tempo. (f/biro adpim)

KEPRI, Mjnews.id - Mengawali pagi, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad berbincang-bincang dengan tim dari Media Tempo yang khusus datang ke Tanjungpinang mengenai capaian dan progres pembangunan yang terus ia gesa selama setahun lebih memimpin Kepri di Kedai Kopi Batu 10, Tanjungpinang, Selasa (19/07/2022). 

Gubernur Ansar pada kesempatan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Direktur Tempo Ade Liesnasari, Head Unit Sajalih Kaisan, dan Redaksi Tempo Ali Nuryasin seputar upaya-upayanya memulihkan ekonomi di Kepri hingga percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan.

Gubernur Ansar bercerita bagaimana ia terus menggesa percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri sebagai trigger masuknya investasi dimana 3 wilayah di Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun telah mendapat privilege dari pemerintah pusat sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone). 

"Semua ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi pemerintah pusat yang mendorong kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa untuk masuknya investor" ujar Gubernur Ansar.

Salah satunya rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan dengan total panjang jembatan dan penghubung sepanjang 14,74 km. Pembangunan Jembatan  yang masuk dalam major project Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan peruntukan jalan TOL.

"Jembatan Batam Bintan nantinya bukan hanya sebagai penghubung, namun jembatan multifungsi sebagai sarana transmisi listrik, gas, sampai ke air bersih. Dari sisi pemerintahan, akan memberikan koneksi seamless dimana di Pulau Bintan, terdapat 3 pusat pemerintahan yaitu Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang serta 2 Badan Pengusahaan yaitu BP Bintan dan BP Tanjungpinang. Kemudian di Pulau Batam, terdapat pusat pemerintahan Pemko Batam dan BP Batam" jelas Gubernur 

Selain jembatan Batam Bintan, menurut Gubernur Ansar pembangunan Bandara Internasional Busung dan Sirkuit F1 Lagoi juga akan mentrigger masuknya investasi-investasi besar di Kepri. Gubernur berharap investasi seperti PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang telah membuktikan eksistensinya dapat memancing investor lain masuk ke Kepri dengan berkembangnya infrastruktur. 

"Meyakinkan investor untuk berinvestasi tidak mudah, apalagi seperti PT. BAI yang dapat kita lihat, industrinya bersih, bagus. Contoh lainnya kawasan wisata Bintan Resort. Mulai dari lahan, air, dan jalan semua dikelola swasta. Begitupun sirkuit F1 nantinya," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur juga mendukung rencana Tempo untuk mengadakan program forum series berkaitan dengan percepatan RUU Provinsi Kepulauan yang sampai saat ini belum selesai. Menurut Gubernur, sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, cara menjaganya adalah dengan kesejahteraan. 

Gubernur menilai APBN untuk dana perimbangan daerah yang hanya mengakomodir luas daratan dirasa kurang adil. Gubernur Ansar membandingkan antara keistimewaan yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam, hingga Papua. Menurutnya provinsi kepulauan juga seharusnya memiliki perlakuan istimewa.

"Situasinya orang tidak melihat substansi dari RUU tersebut, tapi melihat hitung-hitungannya. Membebani pemerintah. Padahal yang perlu kita waspadai pintu-pintu tersebut. Mesti kita perkuat" ungkap mantan Bupati Bintan 2 periode ini.

Namun Gubernur merasa untuk situasi saat ini, 5 persen pagu dana transfer umum belum bisa dijadikan patokan untuk dana khusus kepulauan. Ia pun mengusulkan dana khusus tersebut secara gradual. Menurutnya ini dapat menjadi solusi bijak percepatan penyelesaian RUU tersebut.

"Dengan 200 kabupaten kota pada 9 provinsi kepulauan tersebut, pada program forum series ini dapat mengundang Pemda masing-masing, juga dapat mengundang kementerian terkait. Misal Kemenkopolhukam, kita bicara kesejahteraan, mereka akan bicara soal politik, hukum dan keamanan" imbuhnya.

(ron/isb)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update