Pemko dan DPRD Padang Sepakati KUA-PPAS APBD 2023 Jadi Perda
×

Adsense

Adsense Mobile

Pemko dan DPRD Padang Sepakati KUA-PPAS APBD 2023 Jadi Perda

Selasa, 26 Juli 2022 | 07.30 WIB Last Updated 2022-07-26T07:57:26Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Syafrial Kani menandatangani persetujuan KUA-PPAS APBD TA 2023
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menandatangani persetujuan KUA-PPAS APBD TA 2023. 

PADANG, Mjnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023 di Gedung Bundar Sawahan, Senin (25/7/2022) siang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD menyepakati KUA-PPAS TA 2023 tersebut jadi Peraturan Daerah (Perda). 

Hendri Septa menandatangani persetujuan KUA-PPAS APBD TA 2023
Wali Kota Padang, Hendri Septa menandatangani persetujuan KUA-PPAS APBD TA 2023.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepakatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 2022 oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa bersama Ketua DPRD Syafrial Kani.

Paripurna itu diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, Sekda Kota Padang Andree Algamar bersama para Asisten serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang dan stakeholder terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Wako Hendri Septa mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Padang TA 2023 tersebut telah mengalami serangkaian proses pembahasan yang diawali dari penyampaian secara resmi olehnya pada rapat paripurna dewan pada 7 Juli 2022 lalu.

"Alhamdulillah kita (Pemko Padang) dan DPRD, hari ini telah menyelesaikan suatu tugas penting dalam tahapan proses penyusunan APBD tahun 2023, yaitunya penetapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2023. Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas KUA dan PPAS APBD TA 2023 ini," ungkap Wako Hendri dalam penyampaiannya.


Selanjutnya orang nomor satu di Kota Padang itu menjelaskan terkait KUA sebagai dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. 

Foto bersama usai penandatangan KUA-PPAS APBD TA 2023
Foto bersama usai penandatanganan KUA-PPAS APBD TA 2023.

Begitu juga terkait kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.


"Sedangkan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD," sebutnya.

Sekwan serahkan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD
Sekwan serahkan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD.

Wako Hendri Septa menerangkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan daerah Kota Padang direncanakan sebesar Rp2,513 triliun. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp2,642 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp128,7 miliar atau turun sebesar 5,12 persen.

Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp928,65 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,570 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp15 miliar.

Foto bersama usai penandatanganan KUA-PPAS APBD TA 2023
Foto bersama usai penandatanganan KUA-PPAS APBD TA 2023.

"Berdasarkan kebijakan dan ketentuan di atas, di tahun 2023 pada KUA-PPAS di tetapkan anggaran belanja sebesar Rp2,510 triliun. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,959 triliun, lalu belanja modal sebesar Rp538,5 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp13 miliar."

"Belanja daerah yang dialokasikan, penggunaannya akan diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi di Kota Padang. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD," sambungnya.

Hendri Septa sampaikan sambutan
Wali Kota Padang, Hendri Septa sampaikan sambutan di Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terkait KUA-PPAS APBD TA 2023.

Terakhir Wako Hendri Septa menyebut KUA-PPAS merupakan pagu yang masih akan dibahas lagi ke depan antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam penyusunan APBD 2023.

"Untuk itu, dalam mempercepat prosesnya kami berharap dukungan dan kerja sama dari anggota dewan, sehingga APBD Kota Padang TA 2023 dapat ditetapkan dalam waktu yang direncanakan. Sebagaimana hal itu diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2020," pungkas Wali Kota Padang mengakhiri.

(adv)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update