Komite IV DPD RI Apresiasi Pemprov NTT dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah
×

Adsense

Adsense Mobile

Komite IV DPD RI Apresiasi Pemprov NTT dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah

Rabu, 10 Agustus 2022 | 02.00 WIB Last Updated 2022-08-10T04:21:23Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Komite IV DPD RI kunker ke Nusa Tenggara Timur
Komite IV DPD RI kunker ke Nusa Tenggara Timur. (f/dpd)

NUSA TENGGARA TIMUR, Mjnews.id - Pada Selasa, 9 Agustus 2022, Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan Pengawasan APBN yang difokuskan pada realisasi dan pengelolaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah ke Nusa Tenggara Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite IV dari Dapil Jawa Tengah, Casytha A. Kathmandu menyampaikan bahwa pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah merupakan kesempatan baik bagi Pemda yang memerlukan pembiayaan didalam melaksanakan program-program pembangunan, khususnya di masa-masa pemulihan seperti saat ini dimana APBD sempat terkuras untuk penanganan pandemic COVID-19.

“Kunjungan Komite IV ke NTT adalah dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi mengenai pengelolaan pinjaman daerah di provinsi NTT serta tantangan-tantangannya,” jelas Casytha mengenai tujuan Kunjungan kerja Komite IV.

Drs. Josef Nae Soi, M.M selaku Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemprov NTT salah satunya dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber pembiayaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun PAD serta dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. “Pinjaman daerah merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan”, kata Josef.

Disampaikan pula oleh Jose bahwa tujuan dari pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan (906 km), irigasi dan jembatan di 22 kab/kota, menyiapkan sarana air bersih bagi masyarakat dan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan daerah. “Dengan Pinjaman daerah, NTT telah menuntaskan 80% infrastruktur,” tambah Josef.

Josef juga menyampaikan tentang strategi pengelolaan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur diantaranya mengenai lelang DP 0 (nol) % bagi para kontraktor. “Kontraktor baru akan dibayar DP 20% Ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 20%,” terang Josef.

Sebagai salah satu mitra kerja Komte IV, Kakanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo yang hadir dalam kegiatan rapat ini,  dalam paparannya menyebutkan bahwa terdapat 74 Pemda yang melakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan PT SMI dengan nilai komitmen sebesar Rp18,52 Triliun dengan rincian 42 Pemda PEN APBN (Rp9,71 T) dan 32 Pemda Dukungan PEN (Rp8,80 T). “Telah dilakukan Pencairan untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 untuk 64 Pemda sebesar Rp11,94 Triliun (64,49%) yang terdiri dari Pinjaman PEN Daerah (APBN) 37 Pemda sebesar Rp5,36 Triliun (55,16%) Triliun dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN (PT SMI) 27 Pemda sebesar Rp6,58 Triliun (74,78%),” jelas Catur. 

Senator asal Lampung, Abdul Hakim berpendapat bahwa seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan infrastruktur melalui APBN. “Saya ingin mencermati terkait DP 0% bagi kontraktor dalam mengerjakan infrastruktur”, kata Abdul hakim.

Sementara itu, Hilda Manafe selaku koordinator tim kunker menyoroti banyaknya jumlah pinjaman daerah yang diterima NTT. “Bagaimana hitung-hitangan pemrov untuk bisa membayar pinjaman daerah, karena dikhawatirkan akan menjadi beban pemerintahaN berikutnya?” tanya Hilda.

Senada dengan Hilda, Amirul Tamim senator asal Sulawesi Tenggara juga mempertanyakan bagaimana jika masa pinjaman melampaui masa jabatan pimpinan daerah. ”Nilai ekonomi apa yang dapat diperoleh dari pinjaman daerah ini?" Tambah Amirul.

Untuk meningkatkan sector pariwisata, Lalu Suhaimi Ismy, Anggota Komite IV dari NTB menghimbau agar pemda NTT dapat berkoordinasi dengan pemda NTB dalam hal pentyediaan transportasi langsung dari NTT ke NTT. 

Menanggapi semua masukan dan pertanyaan para anggota senator, Wagub Josef menyampaikan bahwa NTT telah melakukan pengelolaan pinjaman daerah dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kesempatan ini Wagub Josef juga menyampaikan permintaan kepada Kementerian Keuangan melalui Ditjend DJPb agar DAU ditambah.

“Tolong untuk DAU agar dinaikkan agar kami bisa membayar pinjaman daerah”, katanya.

Menutup kegiatan rapat dengan Komite IV DPD RI, Wagub menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dan perhatian DPD RI. “Atas nama Pemrov dan warga NTT, kami ucapkan terima kasih kepada DPD RI, mohon agar DPD RI selalu mendukung dan memperhatikan NTT karena NTT juga adalah bagian dari Indonesia,” tutupnya.

(dpd/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update