Kakanwil Kemenkumham DKI Dialog Terbuka RKUHP dengan Mahasiswa
×

Adsense

Adsense Mobile

Kakanwil Kemenkumham DKI Dialog Terbuka RKUHP dengan Mahasiswa

Selasa, 27 September 2022 | 17.28 WIB Last Updated 2022-09-27T10:28:09Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

JAKARTA, Mjnews.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta menggelar kegiatan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di 5 Universitas di Wilayah DKI Jakarta dalam Program Penyuluhan Hukum Serentak di seluruh Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia, Selasa (27/9/2022).

5 Universitas ini adalah Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Universitas Yarsi, Universitas Bung Karno, Universitas Sahid, dan Universitas STIH Prof Gayus Lumbuun.

Dalam hal ini, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, pun mengapresiasi kepada seluruh jajaran Universitas yang telah menjadi tuan rumah dari kegiatan Dialog RKUHP yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. 

Ibnu menuturkan, RKUHP di Indonesia sebagai Pedoman pelaksanaan Hukum Pidana saat ini masih merupakan warisan peninggalan zaman Penjajahan Belanda, yang sudah berusia kurang lebih 104 Tahun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“Melalui kegiatan dialog RKUHP pada hari ini, diharapkan seluruh komponen bangsa, baik itu para dosen, akademisi, khususnya para mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berdialog serta bersama-sama menyatukan persepsi, menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait RKUHP yang akan disahkan oleh pemerintah," tuturnya, di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Kakanwil dalam kegiatan dialog ini didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Alfik Abdullah dan diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Niru Anita Sinaga, Sek Prodi Magister Hukum, Nunuk Sulisrudatin, Sek. Prodi S1 Hukum Lasmauli N. Simarmata, Karo Kermawa Sumarjo.

Berikut dialog terbuka 14 isu krusial RKUHP yang dilakukan pihak Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta di 5 Kampus wilayah DKI Jakarta;

1. Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law). Pada RKUHP memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat untuk digunakan sebagai acuan mempidanakan seseorang.

2. Pidana Mati. Hukuman mati pada RKUHP dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun dengan mempertimbangkan hasil masa percobaan.

3. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pada RKUHP secara tegas membedaan kritik dan penghinaan. Kritik yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Pada RKUHP menutup kemungkinan dilaporkannya penghinaan Presiden atau Wakil Presiden oleh relawan, karena hanya Presiden atau Wakil Presiden yang dapat mengajukan pengaduan.

4. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. RKUHP hanya mempidana seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Delik ini justru untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib.

5. Dokter atau dokter gigi yang 
melaksanakan pekerjaannya tanpa izin.

6. Tindak Pidana Gangguan & Penyesatan
Proses Peradilan (Contempt of court). Tujuan dari pengaturan mengenai  contempt of court yaitu untuk mencegah 
dilakukannya live streaming terhadap 
proses persidangan tanpa izin hakim dan 
melindungi integritas dan wibawa 
pengadilan. Namun tidak mengurangi 
kebebasan pers untuk mempublikasikan 
berita setelah persidangan.

7. Unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih. Salah satu pidana yang diatur adalah pemilik hewan unggas bisa 
dikenakan pidana jika membiarkan 
hewannya memasuki pekarangan orang 
lain.

8. Penghapusan tindak pidana advokat yang curang. Pasal ini telah dihapus karena berpotensi bias dan menimbulkan 
diskriminasi terhadap salah satu profesi 
penegak hukum.

9. Penodaan agama. Perbuatan yang dilarang dalam RKUHP adalah menunjukkan permusuhan, kebencian,
dan hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan orang lain.

10. Penganiayaan hewan. Ketentuan ini telah diatur sebelumnya pada Pasal 302 KUHP. Selanjutnya diperkuat pada RKUHP 
dengan diberikan Pasal bahwa tujuan yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain : selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.

11. Mempertunjukan alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan kepada anak. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi anak dari perilaku seks bebas. Namun terdapat pengecualian yaitu penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih di tempat dan dengan cara layak, untuk kepentingan program KB, pencegahan PMS, pendidikan dan ilmu pengetahuan.

12. Penggelandangan. Tujuan pengaturan tindak pidana ini adalah untuk menjaga ketertiban umum.

13. Pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi merupakan suatu tindak pidana, dengan pengecualian aborsi yang 
dilakukan karena adanya indikasi 
kedaruratan medis atau perempuan 
merupakan korban perkosaan atau 
kekerasan seksual.

14. Perzinaan, kohabitasi dan perkosaan dalam perkawinan. Tujuan dari adanya ketentuan ini adalah untuk 
mengejawantahkan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan penghormatan terhadap lembaga perkawinan serta untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat.

(bs)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update