Polres Dharmasraya Gelar FGD tentang BBM dengan Berbagai Unsur Masyarakat
×

Adsense

Adsense Mobile

Polres Dharmasraya Gelar FGD tentang BBM dengan Berbagai Unsur Masyarakat

Rabu, 14 September 2022 | 20.45 WIB Last Updated 2022-09-14T14:22:58Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

DHARMASRAYA, Mjnews.id - Kegiatan penyuluhan FGD (Forum Group Discussion) dengan tema "Memahami  Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM" digelar pihak Polres yang diikuti berbagai unsur Pewakilan Tokoh Masyarakat serta Pemuda kemudian unsur Mahasiswa dan organisasai masyarakat serta Dinas terkait di lingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (14/09/2022) diadakan di aula pertemuan Mapolres Dharmasraya tersebut, dibuka oleh Kapolres AKBP Nurhadiansyah diwakili oleh Wakapolres Dharmasraya Kompol Alwi Haska yang dihadiri oleh Kabag dan kasat serta Perwira di lingkungan Polres Dharamasraya. 

Pada kesempatan itu, Wakapolres Dharmasraya Kompol Alwi Haska, menyampaikan, dalam acara tersebut mengataakan kami selaku Wakapolres Dharmasraya mewakili permohonan maaf atas tidak bisa hadirnya bapak Kapolres Dharmasraya dalam mengikuti acara FGD (Forum Group Discussion) dengan tema "Memahami Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM" yang digelar saat ini, karena ada kunjungan kerja kegiatan ke Polda Padang.

Kegiatan penyuluhan dan diskusi FGD juga memberikan beberapa pemahaman diantaranya : BBM ini harus diantisipasi bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ini tidak hanya menjadi tugas kepolisian, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Giat ini merupakan salah satu bentuk penyamaan persepsi bahwa pengalihan Subsidi BBM ini perlu karena selama ini Subsisidi BBM itu tidak dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah atau keluarga yang tidak mampu sehingga peruntukannya tepat sasaran.

Pemerintah telah mengambil langkah - langkah guna mengantisipasi dampak dari pengalihan subsidi BBM dengan memberikan Bantalan Sosial kepada masyrakat miskin/tidak mampu.Maka dari itu dengan adanya kenaikan harga BBM oleh Pemerintah terhitung tanggal 3 September lalu, kita harus mematuhi kebijaksanaan dan keputusan pemerintah tersebut.

Sementara itu di tempat yang sama, Kabag Perekonomian dan SDM Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Supratman, S.Pd. MSI dalam penyampaian mengatakan, pemerintah Pusat sebelum mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Jauh-jauh hari Pemerintah Pusat sudah membuat langkah strategis sbb : Telah membuat Tim Pengendali inflasi tingkat Pusat, Daerah, guna mengantisipasi hal hal yang tidak kita inginkan, Mengoptimalkan peran tugas) dan fungsi Tim pengendali inflasi sesuai arahan Presiden dan arahan Menteri Dalam Negeri, dengan kenaikan BBM ini tujuan Pemerintah Pusat karena selama ini tujuan subsidi BBM 80% tidak tepat sasaran.

"Kebijakan kenaikan harga BBM ini harus disikapi dengan baik untuk duduk bersama mencari solusi guna membantu masyarakat, diantaranya melalui kebijakan bantuan sosial," ucap Supratman.

Kesimpulan dari Diskusi FGD yaitu :
harapan peserta bahwa penyesuaian harga BBM Subsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan penjualan BBM Subsidi agar tidak disalah gunakan (subsidi tepat sasaran).

Selain itu juga peserta mengharapkan bantuan sosial yang diberikan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu, dan bagi masyarakat yang memiliki keluhan terhadap ketidak tepatan sasaran bansos dapat melaporkannya pada aplikasi CEK BANSOS.

(eko)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update