Pendampingan Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Lolofitu Didasari Surat Tugas Bupati
×

Adsense

Adsense Mobile

Lazada

Pendampingan Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Lolofitu Didasari Surat Tugas Bupati

Rabu, 12 Oktober 2022 | 12.00 WIB Last Updated 2022-10-12T08:51:37Z

Advertisement

Advertisement

Hedwig S. Gulo
Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Hedwig S. Gulo, SH., MM. (f/emuni daeli)

Nias Barat, Mjnews.id - Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Hedwig S. Gulo, SH., MM memberikan penjelasan tentang dasar kenapa mereka bisa memberikan pendampingan bantuan hukum kepada Kepala Desa Lolofitu. Hal tersebut, ia sampaikan saat ditemui oleh beberapa awak media di ruang kerjanya, Rabu (12/10/2022).

Ia (Plt Kabag) menyampaikan bahwa, Pemberian Pendampingan bantuan hukum kepada Kepala Desa Lolofitu telah di dasari dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati.

“Sebelumnya, Kepala Desa Lolofitu telah menyampaikan permohonan kepada Bupati Nias Barat pada tanggal 25 Juli 2022 tentang permohonan bantuan hukum agar diberikan pendampingan bantuan hukum. Sehingga, atas permohonan tersebut maka Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu memberikan penugasan kepada saya (plt kabag) bersama jajaran di bagian Hukum serta dua orang tenaga ahli Bupati bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Nias Barat,” ucapnya.

Lanjutnya, atas penugasan dari Bupati untuk melakukan pendampingan bantuan hukum tersebut, maka kami dari bagian hukum menindaklanjuti permohonan dari Kepala Desa dimaksud dengan pembuatan surat kuasa khusus dari kepala desa kepada kami.

Kabag Hukum juga menuturkan bahwa selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat telah memberikan Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada Kepala Desa Lolofitu.

“Dalam melaksanakan tugas, kami sampaikan bahwasanya pada saat dilakukannya gugatan oleh pihak penggugat An. RH yang merupakan Perangkat Desa Lolofitu yang telah diberhentikan, maka Sekretaris Daerah telah memberikan surat penugasan dan penunjukan untuk melakukan pendampingan hukum kepada Kepala Desa. Kenapa perlu surat penugasan dari Sekretaris Daerah karena Bagian Hukum merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Daerah, untuk itu segala pelaksanaan administrasi dan beban anggaran yang timbul maupun pelaksanaan tugas menggunakan Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan tidak bisa menggunakan Kop OPD lain sebagaimana amanat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Nias Barat”, jelasnya.

Hedwig juga menegaskan bahwa Bagian Hukum Pemerintah Daerah berhak memberikan pendampingan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan hingga Desa.

“Tugas kami sebagai Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Nias Barat, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022, dimana Bagian Hukum itu berhak memfasilitasi dan memberikan pendampingan bantuan hukum kepada unsur Pemerintahan, baik itu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Desa, tetapi yang bersangkutan harus memberikan kuasa terlebih dahulu. Untuk itu, Kami dari Bagian Hukum dapat memberikan Pendampingan Hukum kepada Kepala Desa Lolofitu karena yang di gugat itu adalah jabatanya selaku pejabat pemerintahan di desa bukan gugatan secara pribadi atau secara personal”, ungkapnya.

Karena Pemerintah Desa Lolofitu itu merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat maka Bagian Hukum termasuk Tenaga Ahli Bupati bidang Hukum dimungkinkan sesuai ketentuan untuk memberikan Bantuan Hukum, maka ia berhak menerima bantuan atau perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

"Hal ini juga diperkenankan oleh Majelis Hakim TUN untuk kami bertindak sebagai kuasa hukum dari Kepala Desa Lolofitu Moi," ujarnya Hedwig Gulo.

(Emuni)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update