Pj Gubernur Sumbar Minta Pelantikan 11 Kepala Daerah Langsung di Padang

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 4 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.467 251 27.798 652
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Pj Gubernur Sumbar Minta Pelantikan 11 Kepala Daerah Langsung di Padang

Selasa, 23 Februari 2021 | 03:00 WIB Last Updated 2021-02-22T20:00:15Z
Penjabat Gubernur Sumbar, Hamdani.

MJNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) RI meminta pelantikan bupati/walikota terpilih dilakukan dengan virtual. Sementara, Penjabat Gubernur Sumbar, Hamdani menyurati Mendagri agar kepala daerah terpilih dapat dilantik langsung di Auditorium Gubernur di Padang.


Kementerian Dalam Negeri sudah mengumumkan untuk melantik kepala daerah secara serentak pada 2021 dalam tiga tahap. Pelantikan kepala daerah ini berdasarkan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang telah digelar pada 9 Desember 2020 lalu. Pelantikan serentak tahap pertama itu 26 Februari, tahap II akhir April, dan tahap III pada Juli 2021.


”Dari surat Mendagri memang diminta pelantikan bupati/walikota terpilih dilakukan dengan virtual saja. Kita mengusulkan, bagaimana kepala daerahnya tetap dikumpulkan, dilantik di Padang, tapi yang menyaksikan dengan virtual,” sebut Pj Gubernur Sumbar, Hamdani, Senin (22/2/2021).


Dikatakannya, jika nanti disetujui oleh Mendagri, maka bupati/walikota terpilih dilantik oleh Pj Gubernur di Auditorium Gubernuran Sumbar. Sementara untuk menyaksikan pelantikan dan undangan hanya dilakukan virtual dari daerah masing-masing. “Semoga usul kita diterima,” katanya.


Dengan pelantikan langsung, maka pasangan bupati/walikota saja yang hadir ke Auditorium Gubernuran Sumbar. Ditambah dengan calon ketua TP PKK, isteri dari kepala daerah bersangkutan.


Menurutnya, jika itu dilakukan, maka dari 11 pasangan kepala daerah yang dijadwalkan dilantik, ada sebanyak 22 (kepada daerah dan wakil kepala daerah) hadir di Auditorium Gubernuran Sumbar. Tambah dengan ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda masing-masing 1 orang, maka ada sebanyak 44 orang hadir.


Dengan jumlah sebanyak itu, diperkirakan protokol kesehatan Covid-19 tetap dapat berjalan dalam pelantikan dimaksud. Soalnya, kapasitas ruangan maksimal hanya boleh diisi 50 persen.


Sementara, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, mengakui sudah menyiapkan surat untuk pelantikan tersebut. “Benar, saya sudah menyiapkannya,” katanya.


Disebutkannya, kapasitas Auditorium Gubernur Sumbar mencapai 200 orang. Jika 50 persen maka Auditorium Gubernuran bisa diisi sebanyak 100 orang. “Untuk 100 orang bisa, makanya kita ajukan pelantikan dapat dilakukan di Padang,” harapnya.


Seperti diketahui, dari 13 yang daerah menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumbar, sebanyak 11 kabupaten/kota sudah ditetapkan pemenangnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Ini, minus Solok Selatan karena masa akhir jabatannya pada 22 Maret. Kemudian, Kabupaten Solok yang saat ini masuk dalam tahap proses pembuktian dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).


Adapun tiga belas kabupaten/kota yang menggelar pilkada pada 9 Desember 2020, yakni Agam, Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Kota Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.


Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 akan dilaksanakan secara virtual. Hal ini guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir.


Pelantikan kepala daerah terpilih nantinya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 64 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.


(eds)

×
Berita Terbaru Update