Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
40.111 479 36.370 878
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Wagub Sumbar Dorong Petani Kelapa Sawit Miliki Sertifikat ISPO

Kamis, 29 April 2021 | 16:45 WIB Last Updated 2021-04-29T18:59:44Z
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy.

MJNews.id - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy meminta pemerintah daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit mendorong dan membantu petani dan perusahaan memperoleh sertifikat lahan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).


"Persyaratan memang banyak untuk mendapatkan ISPO sehingga semua harus saling mendukung termasuk pemerintah daerahnya," kata Audy Joinaldy disampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan di Pasaman, Rabu 28 April 2021.


Audy Joinaldy menegaskan, agar seluruh Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit, seperti Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan, membantu mendorong petani kelapa sawit mendapatkan ISPO.


Wagub menjelaskan, sebelumnya Pemprov Sumbar dua tahun belakangan mendapatkan bantuan Rp 600 miliar dari Pemerintah Pusat, karena banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, sehingga dana tersebut harus dikembalikan.


Padahal Pemerintah menargetkan akan melakukan replanting kebun sawit mencapai 2,49 juta hektare selama periode 2017-2021. Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta per hektare.


"Syaratnya adanya bukti kepemilikan lahan pertanian harusnya ada sertifikatnya. Jadi kami imbau seluruh Bupati yang memang disasar yang memang ingin dorong, supaya betul-betul bisa tersalurkan," imbaunya.


Wagub Sumbar mengungkapkan, bahwa Pemprov Sumbar sudah pernah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumbar dengan mengundang berbagai dinas kabupaten yang disasar realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR).


"Program PSR untuk masyarakat sebenarnya ini peluang karena gratis dari pemerintah," ujarnya.


Selain itu, Audy juga menyampaikan permasalahan bagi petani kelapa sawit yaitu kekurangan benih yang bersertifikat baik. Hingga saat ini peredaran benih (kecambah) sawit palsu atau tanpa sertifikat sumber benih masih beredar di masyarakat. Padahal, penggunaan benih tidak bermutu dapat mengakibatkan kerugian biaya, waktu, tenaga, produksi bahkan pendapatan pekebun.


"Kami tegaskan kecambah atau benih sawit bermutu pastilah disertai dengan sertifikat dari sumber benih. Hal ini penting diketahui masyarakat khususnya petani pekebun agar tidak mudah terkecoh dengan penawaran harga benih sawit murah," ungkapnya.


(humas setdaprov sumbar)


loading...



×
Berita Terbaru Update