Wawako Padang Panjang Ikuti Rapat Inflasi Daerah bersama Presiden Jokowi
×

Adsense

Adsense Mobile

Wawako Padang Panjang Ikuti Rapat Inflasi Daerah bersama Presiden Jokowi

Selasa, 13 September 2022 | 00.30 WIB Last Updated 2022-09-12T18:35:11Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Asrul
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul. (f/kominfo)

PADANG PANJANG, Mjnews.id - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Drs. Asrul mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (12/9/2022) di Ruang VIP Balai Kota.

Rapat dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini, dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo. Turut mendampingi Wawako Asrul beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemko.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk bersama-sama bekerja menurunkan angka inflasi.

"Agar daerah bersama Pemerintah Pusat kerja bersama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin, insyaa Allah bisa kita lakukan. Sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%," ungkapnya.

Selain itu Presiden juga menginstruksikan untuk memaksimalkan anggaran 2% dari dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bansos. 

"Kepada setiap kepala daerah untuk dapat memaksimalkan dan segera merealisasikan anggaran tersebut. Tidak perlu takut karena sudah di bawah payung hukum, mengingat tahun anggaran sudah mau habis," pesannya.

Sementara itu Asrul usai mendengarkan arahan Presiden mengatakan, Pemko siap menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan. Pengendalian inflasi harus menjadi agenda prioritas setiap daerah saat ini.

"Jadi yang menjadi fokus perhatian atau prioritas utama adalah mengendalikan inflasi. Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita semua," ungkapnya.

Ditambahkannya, Pemko terus berupaya mengendalikan inflasi semaksimal mungkin melalui peningkatan produksi pangan, pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

"Kita ingin menekankan, agar pihak terkait perlu menyiasati agar pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran, sehingga dapat dijamin keakuratannya,” ungkapnya.

(and/arb)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan

Adsense

×
Berita Terbaru Update