Sultan Minta Pemerintah Perhatikan Industri dan Tata Niaga Kelapa

Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. (dpd)

JAKARTA, Mjnews.id – Saat ini luas perkebunan kelapa terus mengalami penyusutan dan diperkirakan hanya tersisa 3,3 juta hektare dengan hasil produksi hanya mencapai 2,7 juta ton pada 2019-2021. Ironisnya, Indonesia justru impor minyak kelapa mentah senilai 20,23 juta USD atau berkontribusi sebesar 72 persen dari total impor kelapa pada waktu yang sama.

Untuk itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta Pemerintah beri perhatian serius terhadap industri perkebunan berikut tata niaga kelapa yang kian terpinggirkan oleh popularitas industri kelapa sawit saat ini.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masa depan perkebunan kelapa yang menjadi komoditas unggulan masyarakat Nusantara harus kembali diperhatikan secara serius di tengah hegemoni industri perkebunan kelapa sawit,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Kamis (05/01/2023).

Baca Juga  Bertemu Dubes AS, Ketua DPD RI Singgung Pernyataan Joe Biden Soal Jakarta Tenggelam

“Artinya, persoalan industri dan tata niaga kelapa tidak boleh diabaikan begitu saja ketika kita sedang menikmati windfall profit sawit. Sangat ironis jika Negeri nyiur melambai dan pemilik pulau kelapa ini justru membayar dan mengkonsumsi produk kelapa dan turunan kelapa dari negara lain”, tegasnya.

Sultan menerangkan bahwa salah satu penyebab tingginya angka importasi produk olahan kelapa adalah penyusutan produktivitas kelapa dan kebijakan bebas pajak dan tarif ekspor terhadap kelapa butir. Buah kelapa sebagai bahan baku industri dikenai PPN 10%, sedang ekspor kelapa butir tidak dikenai pajak. Kondisi ini membuat petani memilih ekspor kelapa bulat daripada memasok industri.

“Oleh karena itu, DPD RI secara kelembagaan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk secara intensif melakukan revitalisasi perkebunan kelapa dan secara tegas menghentikan aktivitas ekspor kelapa butir melalui pemberlakuan skema tarif ekspor dan PPN. Kelapa butir yang dihasilkan oleh masyarakat dan perkebunan harus dipastikan untuk diolah oleh industri pengolahan dalam negeri”, ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Baca Juga  Kunker Wakil Ketua DPD RI Inventarisasi Masalah Pembangunan di Kaltara

Industri pengolahan minyak kelapa misalnya, kata Sultan, harus dikembangkan untuk mendorong diversifikasi minyak goreng konsumsi dalam negeri. Di samping industri tentu memiliki kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan secara langsung akan meningkatkan nilai tukar petani (NTP) kelapa.

“Kami percaya bahwa agenda hilirisasi kelapa akan mendorong masyarakat dan pelaku usaha perkebunan kembali meningkatkan luas perkebunan dan meningkatkan produktivitas kelapanya. Karena industri perkebunan Kelapa tidak memiliki resistensi terhadap isu pemanasan global dan memiliki prospek yang cerah di masa depan”, tutupnya.

(dpd/eds)