DPD RI Temui Menko Maritim Bahas Permasalahan Daerah, Termasuk Sumbar

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


DPD RI Temui Menko Maritim Bahas Permasalahan Daerah, Termasuk Sumbar

Rabu, 07 April 2021 | 18:01 WIB Last Updated 2021-04-07T11:01:00Z
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bersama Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

MJNews.id - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI menemui Menko Maritim membahas permasalahan di daerah terutama percepatan infrastruktur daerah. Hal itu terungkap pada pertemuan antara DPD RI dengan Kemenko Kemaritiman, di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Rabu 7 April 2021. 


Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta dukungan agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan di daerah. Hal tersebut dikarenakan banyak infrastruktur yang masih belum berjalan. Hal itu disampaikan Sultan B Najamudin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan.


“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan dan bandara," ujarnya.


Menanggapi hal itu, Luhut menyampaikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan. Dan selain itu, DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.


“Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka, UGM misalnya. Dan kami mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan ini karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasai oleh konglomerat," ucapnya.


Selain itu senator yang menghadiri pertemuan tersebut juga menyampaikan beberapa kondisi pembangunan didaerah Aceh, Jambi, Riau dan daerah lainnya di Sumatera yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.


Senada dengan hal tersebut, Senator Sumatera Barat Emma Yohanna menginformasikan kepada Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat seperti fly over untuk menghubungkan antara Solok Selatan - Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai - Sungai Daerah dan Sungai Kunyit - Sungai Rumbai.


“Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera minta dipercepat, agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat,” ujar Emma Yohanna.


Juga dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPD RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi agar dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus di Bengkulu dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang melalui beberapa daerah di wilayah provinsi Bengkulu.


"Tol trans Sumatera lebih dekat pada jalur lintas timur kearah Sumatera Selatan, sedangkan provinsi Bengkulu memiliki urat nadi ekonomi dan sebaran daerahnya bergantung pada akses di jalur lintas barat. Maka kami juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di jalur lintas barat yang memanjang dari Lampung hingga Sumatera Barat yang lebih dekat kepada daerah pesisir," tandasnya.


Selain itu, khusus di wilayah Bengkulu juga kita mendorong bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus dapat segera di up grade dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, lanjutnya. Karena diyakini Sultan atas perubahan status Pulau Baai telah menjadi KEK akan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.


Dari pertemuan yang dilaksanakan ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan melakukan langkah-langkah strategi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPD RI. 


"Kita akan bergerak cepat memonitor tindak lanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah diutarakan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan Nasional di daerah di Sumatera. Dan saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud", tegasnya.


Terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi juga menyatakan siap untuk menghadiri atas gagasan rencana acara yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dengan mengundang seluruh kepala daerah se Sumatera yang kemudian acara tersebut dijadikan sebagai wadah dalam menyampaikan setiap persoalan kedaerahan. 


Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Senator Riau Misharti, Senator Jambi Elviana, dan Senator Bangka Belitung Darmansyah Husein. Dari Kemenko Maritim, turut hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update