Kasus Dugaan Korupsi Penggelapan Dana Retribusi Penerbitan IMB Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
×

Adsense

Adsense Mobile

Kasus Dugaan Korupsi Penggelapan Dana Retribusi Penerbitan IMB Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Jumat, 29 Juli 2022 | 13.30 WIB Last Updated 2022-07-29T10:24:50Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

M Harris Hasbullah
Kajari Dharmasraya, M. Harris Hasbullah. (f/eko)

DHARMASRAYA, Mjnews.id - Tidak berapa lama lagi kasus dugaan Korupsi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akan dilanjutkan ke meja hijau atau ke pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

Hal tersebut disampaikan Kajari Dharmasraya, M. Harris Hasbullah didampingi Kasi Pidsus Afdhal, Kasi Pidum Khairul Sukri, Kasi Datun Anita Yuliana, yang ditemui awak media di ruangannya, Jumat (29/07/2022).

M. Haris Hasbullah mengatakan, memang benar ada berapa Kasus dugan Korupsi di kabupaten Dharmasraya akan di lanjutkan ke meja hijau atau ke pengadilan korupsi.

Kasus dugan Korupsi tersebut adalah, kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana retribusi penerbitan IMB pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, yang mana kasus ini sudah lama lakukan penyelidikan. 

Pengungkapkan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan dan Pembagunan (BPKP), kerugian negara yang ditimbulkan sebanyak Rp. 284 juta. 

Beberapa waktu lalu, kami telah menetapkan tersangka yang berinisal F, oknum ASN dan kemudian inisial P, mantan kepala Dinas Satu Pintu di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Ditambahkan M Harris Hasbullah, meski pihak tersangka telah melakukan pengembalian seluruh kerugian negara dari penerbitan IMB sebesar Rp. 274 juta, namun semua itu tidak akan menghentikan langkah kejaksaan untuk membawa kedua tersangka ke meja persidangan. Kemudian kami dari penyidik Kejari Dharmasraya telah memeriksa kurang lebih 23 saksi selama proses penyidikan ini.

"Atas kasus tindakan korupsi tersebut, terhadap tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 8, junto 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara," tegas Kejari Dharmasraya, M. Harris Hasbullah.

(eko)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update