Kaukus Perempuan Politik Indonesia Pasbar Gelar Muscab I
×

Adsense

Adsense Mobile

Kaukus Perempuan Politik Indonesia Pasbar Gelar Muscab I

Selasa, 02 Agustus 2022 | 21.00 WIB Last Updated 2022-08-02T14:00:00Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pasbar, Mjnews.id - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Pasaman Barat menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) I tahun 2022 di aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), pada Selasa (2/8/2022).  

Kegiatan Muscab I KPPI yang dibuka oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, turut dihadiri oleh Ketua TP PKK  Pasbar Ny. Titi Hamsuardi dan Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto selaku penasehat KPPI Pasbar, perempuan dari organisasi politik ataupun partai politik, serta Ketua KPPI Provinsi Sumbar Armiati.

Dalam sambutannya, Bupati Hamasuardi menyampaikan bahwa saat ini keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai target, yakni hanya 30 persen. Dimana saat ini hanya tiga orang perempuan Pasbar yang ada di parlemen. Ia berharap dengan adanya KPPI ini perempuan-perempuan Pasbar mampu mencapai target sebanyak 6 orang di parlemen.

"Itulah target di tahun 2024 mendatang. Perempuan harus bisa menggali potensi diri, membangkitkan semangat diri. Karena saya percaya perempuan bisa melakukannya," tegas Hamsuardi.

Ia juga menyatakan dukungannya sebagai bupati Pasbar untuk terus mendukung kegiatan KPPI di Kabupaten Pasaman Barat, demi pembangunan masa depan Pasaman Barat. 

Sementara itu, Ketua KPPI Sumbar Armiati  menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pasbar yang telah memberikan dukungan penuh kepada KPPI. Sekarang bagaimana KPPI meningkatkan SDM kader perempuan, sehingga tidak hanya memenuhi kuota saja, namun diperlukan pendidikan politik.

Ia menyebutkan KPPI mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen dan bertanggung jawab agar organisasi  mampu beraktualisasi.

Sementara itu, Ketua KPPI Sumbar Armiati  menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pasbar yang telah memberikan dukungan penuh kepada KPPI. Sekarang bagaimana KPPI meningkatkan SDM kader perempuan, sehingga tidak hanya memenuhi kuota saja, namun diperlukan pendidikan politik.

Ia menyebutkan KPPI mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen dan bertanggung jawab agar organisasi  mampu beraktualisasi.

"Aktualisasi yang dimaksudkan adalah bahwa anggota dari organisasi ini mampu menjadi perwakilan masyarakat secara khsusus kaum perempuan, dengan kualitas dan integritas yang baik," jelas Armiati.

Ia menginginkan yang masuk parlemen nantinya harus orang baik. Jangan sampai yang terpilih cuma karena uang dan tidak punya referensi untuk kepentingan rakyat.

"Jangan mau jadi anggota dewan kalau tidak punya dasar, kita tidak lagi menjadi objek partai politik saja. Saatnya kita menjadi subjek di partai," ujarnya.

(Dedi)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update