Sultan Sebut Paradigma Politik Jawa dan Non Jawa Tidak Relevan dengan Demokrasi
×

Adsense

Adsense Mobile

Lazada

Sultan Sebut Paradigma Politik Jawa dan Non Jawa Tidak Relevan dengan Demokrasi

Rabu, 26 Oktober 2022 | 09.00 WIB Last Updated 2022-10-26T06:24:56Z

Advertisement

Advertisement

Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. (f/dpd)

JAKARTA, Mjnews.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengkritisi pernyataan beberapa tokoh yang menyatakan sikap skeptis terhadap kehadiran bakal calon presiden bukan keturunan Jawa selama ini.

Menurutnya, paradigma politik Jawa dan non Jawa atau Jawacentris tersebut sangat tidak relevan lagi untuk dibicarakan di negara demokrasi yang besar seperti Indonesia. Mari kita lihat pemerintahan Inggris yang hari ini sudah dipimpin oleh seorang PM keturunan India.

"Bahwa benar terdapat realitas demografis dan populer vote yang besar di Pulau Jawa pada setiap momen pemilu. Tapi itu tidak berarti kita menutup diri dan peluang bagi keterpilihan putra-putri terbaik bangsa dari daerah-daerah lain dari seluruh Indonesia", ungkap mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Rabu (26/10).

Oleh karena itu, kata Sultan, paradigma politik Jawacentris tersebut harus kita akhiri dengan pembaharuan sistem rekruitmen politik terhadap figur bakal capres pada setiap pemilu langsung. Benar kata Presiden Jokowi, bahwa Parpol tidak boleh semboro memilih Capres. 

"Apalagi parpol cenderung hanya dengan melihat fakta popularitas dan elektabilitas yang diukur oleh lembaga survey politik saja. Sistem Rekrutmen politik capres harus dilakukan dengan mekanisme dan standar nominasi tertentu yang ideal", tegas Pimpinan DPD termuda asal Bengkulu itu.

Di sisi lain, lanjut Sultan mengusulkan agar hasil pemilu tidak hanya dihitung dari populer vote saja tapi juga diukur dengan sebaran electoral college. Karena harus kita akui bahwa kualitas pemilih kita sangat rentan dimanipulasi dengan money politics dan isu politik identitas.

"Dengan demikian keadilan politik dan paradigma politik Jawa atau non jawa dapat kita seimbangkan. Jangan sampai kita selalu terjebak dalam dikotomi politik identitas suku dan agama tertentu saja yang dinilai berhak menjadi pemimpin nasional", tegasnya.

Diketahui, terdapat pernyataan dari beberapa tokoh nasional terkait calon presiden yang secara realitas politik elektoral dan historis hanya akan diwakili oleh figur dari suku Jawa.

Terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut dirinya tidak akan terpilih kalau pun mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Presiden yang nantinya terpilih, menurut Erick, akan berasal dari suku Jawa.

(dpd/eds)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



Adsense



×
Berita Terbaru Update