Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rakor Penanganan Inflasi bersama Kemendagri

Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rakor Penanganan Inflasi bersama Kemendagri
Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rakor Penanganan Inflasi bersama Kemendagri. (f/kominfo)

Pesisir Barat, Mjnews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia melalui Zoom Meeting di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).

Hal ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam menanggulangi indikator meningkatnya perubahan proses kenaikan harga secara terus menerus yang pengaruhi persendian keuangan,

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH. MH. yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Drs. Imam Habibudin, M.Si. didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, MP, dan para OPD terkait mengikuti rakor dari ruang Media Center Diskominfo Lantai 1 Kecamatan Pesisir Tengah Krui.

Baca Juga  Mendagri Tegaskan, Penanganan Inflasi Harus Jadi Prioritas

Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A.,Ph. dalam arahannya menjelaskan, inflasi menurun sejak November yang semula 5,72 menjadi 5,42.

“Dari angka tersebut, dalam 20 Negara ekonomi terbesar, Indonesia nomor 2 Negara dengan inflasi ekonomi terendah setelah Jepang, Jepang 3,7%,” ujar Mendagri.

“Hal ini berkat koordinasi dan kerjasama yang sempurna dari tim pengendali Inflasi tingkat pusat dan tim pengendali tingkat daerah,” terang Tito.

Selain itu, angka Nasional inflasi agregat atau perjumlahan kerja dari tingkat pusat dan seluruh pemerintah daerah.

Baca Juga  Nono Sampono Sampaikan Orasi Kebangsaan pada Acara Wisuda Universitas Saburai

“Oleh karena itulah Bapak Presiden berharap penanganan inflasi ini dapat merujuk sistem dan mekanisme keberhasilan pengendalian wabah pandemi Covid-19 tahun lalu,” kata Mendagri.

Dengan dibahas dan dievaluasi setiap minggu serta fokus menjadikan permasalahan dalam skala prioritas, mengingat pengaruh kenaikan harga barang dan jasa berdampak kepada nasib rakyat.

“Situasi global tahun depan semakin erat  akan tetapi INM dan berbagai Pengamat Dunia di seluruh Negara mengatakan Indonesia asalah satu Negara yang mempunyai pondasi keuangan yang cukup kuat,” pungkas Kemendagri.

(*/halika)